Apresiasi Kebijakan Wali Kota Binjai, Calon Ketua DPD KNPI Binjai Randi Permana: Solusi PKL Lebih Humanis dan Berkelanjutan

Nusantaraterkini.co, BINJAI – Calon Ketua DPD KNPI Binjai, Randi Permana, menyampaikan apresiasi atas langkah Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, dalam memberikan solusi bagi para pedagang kaki lima (PKL) terdampak penertiban.

Menurut Randi, kebijakan yang diambil pemerintah kota menunjukkan kepedulian nyata terhadap keberlangsungan usaha masyarakat kecil. Salah satu bentuk konkret dukungan tersebut adalah pemberian bantuan peralatan dagang yang bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Bank Sumut tahun 2026, dengan total nilai mencapai Rp127 juta.

“Langkah ini patut diapresiasi. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu para pedagang memulai kembali usahanya di lokasi yang baru,” ujarnya, Kamis (30/4/2026).

Randi juga menilai kepemimpinan Wali Kota Binjai saat ini berjalan dengan baik dan mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Ia menegaskan kesiapan pihaknya untuk berkolaborasi demi mendorong kemajuan kota.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Binjai menggelar pertemuan bersama perwakilan pedagang di Ruang Rapat III Sekretariat Daerah. Forum tersebut dipimpin langsung oleh wali kota dan dihadiri unsur Forkopimda, perangkat daerah, serta perwakilan pedagang dari sejumlah titik.

Dalam pertemuan tersebut, disepakati sejumlah langkah strategis terkait penataan dan relokasi PKL. Pedagang yang sebelumnya beraktivitas di Jalan Olahraga akan dipindahkan ke halaman Masjid Agung, sementara pedagang dari Jalan Bandung diarahkan ke area eks Rumah Sakit Bangkalan.

Adapun pedagang di Jalan Sudirman akan direlokasi ke Pasar Bundar, baik di lantai satu maupun lantai dua. Pemerintah kota juga berencana melakukan pembenahan fasilitas di kawasan tersebut guna menunjang kenyamanan aktivitas perdagangan.

Selain relokasi, Pemko Binjai tetap memberikan perhatian terhadap keberlangsungan usaha para pedagang. Sebanyak 84 PKL dari tiga lokasi tersebut akan menerima bantuan peralatan dagang dari dana CSR, sebagai stimulus untuk memulai kembali usaha mereka.

Pemerintah berharap kebijakan ini mampu menciptakan keseimbangan antara penataan kota yang lebih tertib dengan keberlanjutan ekonomi masyarakat, sekaligus menjaga kondusivitas di tengah proses relokasi.

(Dra/nusantaraterkini.co).