Firman Soebagyo Kritik Pernyataan Saiful Mujani soal Pemakzulan Presiden

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, menyampaikan kekecewaannya atas pernyataan pengamat politik Saiful Mujani yang dinilai menyinggung opsi pemakzulan presiden sebagai solusi persoalan bangsa.

Firman menegaskan, sebagai bagian dari partai pendukung pemerintah, dirinya tidak sependapat dengan pandangan tersebut. Ia menilai, pernyataan itu berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat apabila tidak disampaikan secara hati-hati.

Menurut Firman, wacana pemakzulan presiden bukan hal sederhana karena telah diatur secara ketat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, setiap pendapat terkait hal tersebut harus disampaikan melalui mekanisme dan jalur konstitusional yang berlaku.

“Pemakzulan seorang presiden itu tidak semudah yang dibayangkan. Semua sudah diatur dalam konstitusi. Kita ini negara demokrasi, jadi pendapat bisa disampaikan, tetapi harus melalui mekanisme yang benar,” ujar Firman, Senin (6/4/2026).

Ia juga mengingatkan bahwa pernyataan di ruang publik, terlebih dari tokoh akademisi dan pengamat senior, harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan. 

Menurutnya, narasi seperti itu dapat ditafsirkan sebagai provokasi oleh sebagian masyarakat.

Firman menilai, jika setiap persoalan bangsa diselesaikan dengan dorongan untuk memakzulkan presiden, hal tersebut justru dapat merusak sistem demokrasi yang telah dibangun.

Selain itu, ia mempertanyakan asumsi bahwa pergantian kepemimpinan akan otomatis membawa perbaikan. 

Menurutnya, tantangan global yang dihadapi Indonesia saat ini, mulai dari geopolitik hingga ekonomi, tidak mudah diselesaikan hanya dengan pergantian pemimpin.

“Kalau Presiden dimakzulkan, apakah penggantinya pasti lebih baik? Belum tentu. Tantangan bangsa ke depan semakin berat, baik dari sisi geopolitik maupun ekonomi global,” katanya.

Firman juga mengaku belum berkomunikasi langsung dengan Saiful Mujani terkait pernyataan tersebut. Meski demikian, ia berharap klarifikasi yang telah disampaikan dapat meluruskan persepsi publik.

Ia pun mengimbau seluruh tokoh publik untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan, terutama terkait isu-isu sensitif yang berkaitan dengan konstitusi dan stabilitas negara.

“Mari kita jalankan demokrasi dengan baik, gunakan jalur hukum dan mekanisme yang ada, bukan dengan cara-cara yang bisa menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” tutupnya.

 (LS/Nusantaraterkini.co)