Empat Proyek Revitalisasi Pasar di Balikpapan Gagal karena Pemotongan Anggaran

Nusantaraterkini.co, BALIKPAPAN - Rencana Pemerintah Kota Balikpapan menata ulang sejumlah pasar tradisional sepertinya harus tertunda.

Sebanyak empat proyek revitalisasi pasar yang seharusnya dikerjakan pada tahun 2026, dipastikan tidak dapat dilanjutkan, lantaran pemerintah pusat memangkas Dana Transfer Daerah (TKD) untuk Balikpapan.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, Haemusri Umar mengungkapkan, pemangkasan anggaran itu berdampak langsung terhadap rencana kerja dinasnya. Dengan berkurangnya dana transfer, praktis seluruh kegiatan fisik yang semula disiapkan tak bisa direalisasikan.

“Pemotongan TKD oleh pemerintah pusat mencapai sekitar Rp1,05 triliun. Dampaknya terasa langsung ke belanja dan pendapatan daerah kita,” katanya dalam keterangan, Selasa (11/11/2025).

Baca Juga : Komisi VI Dorong Pemerintah Revitalisasi Pasar Melalui Kopdes Merah Putih

Menurutnya, kondisi tersebut membuat Dinas Perdagangan harus menyesuaikan prioritas. Sejumlah proyek besar yang sudah dirancang terpaksa dihentikan sementara.

Dia menuturkan, empat pasar yang semula masuk dalam rencana revitalisasi yakni Pasar Impres, Pasar Induk, Pasar Sepinggan, dan Pasar Kelandasan dipastikan batal dilaksanakan tahun depan.

“Yang jelas pasar Impres gagal, pasar Induk gagal, pasar Sepinggan gagal, dan pasar Kelandasan juga gagal. Karena tahun depan tidak ada kegiatan fisik lagi, mudahan di tahun 2027 sudah bisa terlaksana,” ungkapnya.

Menurut Haemusri, anggaran itu hanya cukup pada belanja pegawai dan operasional dasar. Dijelaskannya, langkah ini terpaksa diambil agar pelayanan publik tetap berjalan meskipun ruang fiskal daerah semakin sempit.

“Untuk tahun 2026, kami hanya akan fokus pada dua hal, belanja pegawai dan operasional. Belanja pegawai mencakup gaji serta tunjangan, sedangkan operasional meliputi biaya air, listrik, sampai iklan publikasi,” jelasnya.

Baca Juga : Wamendagri Puji Revitalisasi Pasar Akik Medan: Ini Contoh Penataan Pasar yang Baik

Kondisi ini sekaligus menjadi gambaran betapa besar dampak pemotongan TKD terhadap program pembangunan daerah. Haemusri menyebutkan, pemotongan hingga 65 persen dari total anggaran Dinas Perdagangan membuat pihaknya hanya bisa menjalankan fungsi dasar tanpa ruang untuk ekspansi proyek baru.

Meski berat, Haemusri mengaku pihaknya memahami keputusan pemerintah pusat tersebut. Pemangkasan dilakukan karena kondisi fiskal nasional yang ikut tertekan, sehingga daerah harus menyesuaikan diri.

Ia berharap, tahun depan kondisi keuangan negara dapat membaik agar Dana Transfer Daerah bisa kembali disalurkan ke Balikpapan. Dengan begitu, proyek-proyek strategis yang tertunda dapat dilanjutkan dan kembali mendukung pertumbuhan ekonomi kota.

“Kita berharap pendapatan negara meningkat sehingga dana transfer bisa kembali digulirkan. Kalau itu terjadi, kita bisa lanjutkan lagi pembangunan pasar-pasar yang sempat tertunda,” ujarnya.

Meski begitu, bukan berarti seluruh proyek pembangunan pasar berhenti total. Saat ini, tambahnya, Dinas Perdagangan masih melanjutkan pengerjaan Blok D Pasar Kelandasan, yang ditargetkan rampung sebelum akhir tahun 2025. Berdasarkan laporan terakhir, progresnya telah mencapai sekitar 65 persen

"Pemotongan itu kan berlaku tahun depan, jadi yang sudah berjalan saat ini tetap berjalan," tegasnya.

Baca Juga : Wali Kota Binjai Tinjau Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Tavip, Amir : Sudah 96 Persen

Pada Revitalisasi pasar Klandasan Blok D, kata dia, bila sudah rampung maka akan selaras dengan blok sebelumnya yang telah rampung dilakukan revitalisasi. Artinya, fungsi pasar tradisional tetap dipertahankan dengan keberadaan kios sembako, pedagang kelontong, dan kebutuhan pokok lainnya.

Haemusri optimistis proyek itu bisa diselesaikan sesuai kontrak yang berakhir pada 20 Desember 2025.

“Masih ada waktu sekitar satu bulan setengah. Kita akan optimalkan sisa waktu ini untuk menyempurnakan pembangunan Blok D,” pungkasnya.

(*/Nusantaraterkini.co)