Dukung Penutupan Open Dumping Bantargebang, DPR Desak Transformasi Pengelolaan Sampah Nasional
DPR dukung penutupan open dumping Bantargebang dan desak transformasi pengelolaan sampah nasional
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR, Elpisina mendukung keputusan pemerintah menghentikan sistem pembuangan terbuka (open dumping) di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bantargebang.
Ia juga mendesak percepatan transformasi pengelolaan sampah nasional dari hulu hingga hilir agar lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Menurutnya, penghentian open dumping merupakan langkah penting dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang melarang praktik pembuangan sampah secara terbuka.
"Penghentian sistem ini merupakan bagian dari upaya menjalankan amanat undang-undang yang melarang praktik pembuangan sampah secara terbuka. Kami meminta percepatan transformasi pengelolaan sampah agar persoalan sampah tidak lagi hanya dipindahkan ke TPA, tetapi benar-benar dikelola secara menyeluruh dari hulu hingga hilir," katanya, Rabu (5/8/2026).
Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, pemerintah menutup gunungan sampah di Zona 1 TPA Bantargebang menggunakan lapisan geomembran kedap air dan bahan kimia untuk menekan rembesan air lindi serta mengurangi emisi gas metana.
Langkah ini juga menjadi upaya mencegah terulangnya insiden longsor yang pernah terjadi di kawasan tersebut.
Elpisina menilai sistem open dumping selama ini telah menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari pencemaran tanah dan air, meningkatnya emisi gas rumah kaca, hingga ancaman gangguan kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar TPA.
Dalam masa transisi, TPA Bantargebang ditargetkan hanya menerima sampah residu. Adapun sampah yang masih memiliki nilai ekonomi maupun yang dapat terurai akan diolah lebih dahulu melalui fasilitas daur ulang, pengomposan, serta konversi menjadi energi melalui refuse-derived fuel (RDF).
"Target yang telah ditetapkan pemerintah harus dijalankan secara bertahap, tetapi kami berharap proses transformasi ini dapat dipercepat karena semakin cepat dilakukan, semakin besar manfaat yang dirasakan masyarakat dan lingkungan," ujarnya.
Lebih lanjut, Elpisina menegaskan, pembenahan sistem pengelolaan sampah tidak boleh berhenti di TPA Bantargebang. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, masih terdapat 324 TPA di 300 kabupaten/kota yang menerapkan sistem open dumping.
Karena itu, ia berharap penutupan open dumping di Bantargebang menjadi momentum bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk segera beralih ke sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan demi menjaga kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan.
(LS/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
LIFESTYLEStudi Ungkap Dampak Buruk Makanan Cepat Saji pada Mental dan Akademik Anak
Rozie Winata·25 menit yang lalu -
EKONOMISinergi Lintas Sektor, Polda Sumut dan 9 Mitra Strategis Perkuat Keamanan dan Ekonomi
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolri Gelar Perkara Kasus Makar dan Penyadapan Usai Geledah Rumah EHS
Herman Saleh Harahap·8 jam yang lalu -
-
NASIONALMenaker Sampaikan Pedoman Penetapan UMP 2027, Begini Hitungannya
Herman Saleh Harahap·8 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolres Jakbar Bongkar Laboratorium Gelap Vape Etomidate di Cengkareng
Herman Saleh Harahap·8 jam yang lalu -
KOTA MEDANHari ke-3 Operasi Zebra, 21 Kendaraan Lawan Arus di Jalan Bambu Medan Ditindak
M Aribowo·8 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolres Langkat Gagalkan Penyelundupan 21 Kilogram Sabu Tujuan Jambi
Herman Saleh Harahap·9 jam yang lalu -
PERISTIWASatu Pekerja Tewas Akibat Ledakan Kilang Minyak PPSDM
Herman Saleh Harahap·9 jam yang lalu -
NEWSIOM dan AJI Kupang Perkuat Pelaporan Migrasi Berbasis Bukti
Herman Saleh Harahap·9 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
