Darurat Sampah di Jakarta, Anggota DPR Ratna Juwita Tagih Komitmen Pemerintah

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR Ratna Juwita Sari, menagih komitmen pemerintah dalam menangani persoalan sampah yang dinilai semakin mengkhawatirkan, khususnya di Jakarta dan sejumlah kota besar lainnya.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul temuan lautan sampah yang menutupi sejumlah kawasan di Jakarta, salah satunya di Kali Gendong, Penjaringan, Jakarta Utara. 

Menurut Ratna, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan sampah masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum terselesaikan secara menyeluruh.

“Darurat sampah bukan persoalan yang bisa dianggap sepele. Ini berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup masyarakat, kesehatan publik, serta jaminan lingkungan yang bersih, aman, dan layak bagi generasi mendatang,” kata Ratna dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).

Politikus asal Jawa Timur itu menilai fenomena lautan sampah yang kembali muncul bukanlah kejadian pertama. Ia menyebut temuan serupa telah berulang kali terjadi dan menjadi indikasi masih lemahnya tata kelola sampah di Indonesia.

Menurutnya, sampah yang terlihat di permukaan hanyalah sebagian kecil dari persoalan yang lebih besar. Karena itu, pemerintah diminta mengambil langkah yang lebih serius, terukur, dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah tersebut.

“Temuan lautan sampah ini seperti fenomena gunung es. Yang terlihat hanya sebagian kecil, sementara persoalan mendasar terkait tata kelola sampah masih belum terselesaikan. Karena itu, diperlukan langkah yang lebih serius, terukur, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Ratna juga menyoroti kondisi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang yang selama ini menjadi andalan pengelolaan sampah Jakarta. 

Ia menilai kapasitas TPST tersebut yang semakin terbatas harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera menyiapkan solusi jangka panjang.

“Bantar Gebang juga berada dalam kondisi darurat. Pemerintah harus memiliki strategi yang lebih jitu daripada sekadar memindahkan tumpukan sampah dari satu tempat ke tempat pembuangan akhir. Paradigma pengelolaan sampah harus berubah secara menyeluruh,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ratna menekankan bahwa sampah tidak seharusnya dipandang sebagai beban. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah dapat menjadi sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia mendorong pemerintah untuk mengembangkan kebijakan dan teknologi pengelolaan sampah yang mampu mengubah sampah menjadi energi, membuka lapangan kerja, serta menciptakan nilai tambah ekonomi.

“Kita harus mendorong perubahan cara pandang bahwa sampah ternyata bisa menjadi cuan, bisa diolah menjadi energi, membuka lapangan kerja, dan memberikan nilai tambah ekonomi. Semua itu sangat mungkin dilakukan jika didukung kebijakan yang tepat, teknologi yang memadai, dan keseriusan pemerintah dalam membangun ekosistem pengelolaan sampah yang modern,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Ratna mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap dampak buruk sampah terhadap lingkungan dan kesehatan. 

Ia mengingatkan bahwa persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.

“Bahaya laten sampah nyata adanya, mulai dari pencemaran air dan tanah, banjir, munculnya berbagai penyakit, hingga kerusakan ekosistem. Jika kita abai hari ini, maka biaya lingkungan dan sosial yang harus dibayar di masa depan akan jauh lebih besar,” pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)