Dua Bupati Kembali Terjaring OTT KPK, Mardani: Praktik Korupsi Terjadi di Ruang Gelap

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menyoroti kembali terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dua kepala daerah, yakni Bupati Kuantan Singingi dan Bupati Langkat. 

Menurutnya, peristiwa yang terjadi secara beruntun tersebut menunjukkan akar persoalan korupsi belum berhasil diselesaikan.

Mardani menilai, rentetan OTT tersebut merupakan sebuah musibah yang harus menjadi bahan evaluasi bersama. Ia menegaskan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penindakan, tetapi juga harus menyentuh akar masalah seperti keserakahan dan tingginya biaya politik.

"Selama ini kita belum menyelesaikan akar masalah. Mulai dari keserakahan hingga politik berbiaya tinggi harus dibenahi secara serius," ujanya, Senin (6/7/2026).

Ia menjelaskan, upaya pencegahan korupsi harus dilakukan melalui peningkatan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama pada proses pengangkatan pejabat, promosi dan mutasi jabatan, serta pengadaan barang dan jasa.

Mardani mengibaratkan praktik korupsi sebagai "vampire effect", yakni perilaku yang hanya bisa hidup di ruang gelap. Menurutnya, semakin terbuka proses pemerintahan, semakin kecil peluang terjadinya praktik suap.

"Drakula akan mati ketika terkena sinar matahari. Begitu juga praktik suap menyuap yang selama ini tumbuh di ruang-ruang gelap. Semua proses penunjukan, promosi jabatan, hingga penentuan pemenang proyek harus dibuka kepada publik agar transparan dan akuntabel," katanya.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby. Ia diketahui menjabat sebagai bupati setelah menggantikan Andi Putra yang lebih dahulu terjerat OTT KPK pada Oktober 2021.

Kasus serupa kembali terjadi di Kabupaten Langkat. KPK menangkap Bupati Langkat, Syah Afandin, yang juga merupakan pengganti Terbit Rencana Perangin-angin. Syah Afandin sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat setelah Terbit ditangkap KPK pada 2022.

Rentetan kasus tersebut dinilai menjadi pengingat bahwa reformasi tata kelola pemerintahan dan penguatan sistem pengawasan perlu terus dilakukan agar praktik korupsi tidak terus berulang di daerah.

(LS/Nusantaarterkini.co)