DPR Soroti Kenaikan BBM Non-Subsidi di Tengah Ramadan: Ancaman Baru bagi Harga Pangan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi kembali menuai kritik di tengah meningkatnya beban ekonomi masyarakat selama Ramadan. Anggota Komisi XII DPR, Syafruddin, Rabu (11/3/2026), menilai pemerintah harus segera menjelaskan dan mengevaluasi dampak kebijakan tersebut, terutama terhadap rantai distribusi pangan nasional yang sangat bergantung pada biaya energi.

Menurutnya, keputusan menaikkan harga BBM pada saat harga kebutuhan pokok masih tinggi justru berpotensi memperparah tekanan ekonomi rumah tangga. Ia mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk tidak sekadar melihat kebijakan energi dari sisi fiskal, tetapi juga dari dampaknya terhadap stabilitas harga pangan dan inflasi.

“Pemerintah tidak boleh menutup mata. Kenaikan BBM non-subsidi di tengah Ramadan jelas menambah tekanan baru pada biaya logistik pangan. Jika tidak dikendalikan, beban ini pada akhirnya akan ditanggung langsung oleh masyarakat,” tegas Syafruddin, di Jakarta.

Ia mengingatkan bahwa sektor distribusi pangan merupakan salah satu sektor yang paling sensitif terhadap fluktuasi harga energi. Kenaikan biaya bahan bakar hampir pasti akan diterjemahkan menjadi kenaikan ongkos transportasi, yang kemudian mendorong harga jual komoditas di pasar.

Dalam situasi konsumsi masyarakat yang meningkat selama Ramadan dan menjelang Idulfitri, kondisi tersebut berpotensi memicu gelombang inflasi baru. Syafruddin menilai pemerintah seharusnya mengantisipasi efek domino ini sejak awal, bukan justru mengambil kebijakan yang memperbesar risiko kenaikan harga.

“Kebijakan energi tidak boleh dilepaskan dari realitas ekonomi rakyat. Jika ongkos distribusi melonjak, harga pangan akan ikut naik. Ini bukan sekadar isu energi, ini menyangkut daya beli masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi lintas kementerian dalam merespons persoalan tersebut. Menurutnya, pemerintah perlu segera menyiapkan langkah mitigasi konkret, termasuk kemungkinan insentif khusus bagi armada logistik pangan agar distribusi tetap efisien dan harga tetap terkendali.

Syafruddin menegaskan bahwa negara harus hadir untuk memastikan kebijakan energi tidak berubah menjadi sumber tekanan inflasi baru bagi masyarakat. Apalagi, periode Ramadan dan menjelang Idulfitri merupakan momen paling sensitif bagi stabilitas harga kebutuhan pokok.

Komisi XII DPR, kata dia, akan terus memantau perkembangan kebijakan energi dan dampaknya terhadap sektor riil. Dalam waktu dekat, DPR juga akan meminta penjelasan resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai langkah mitigasi yang disiapkan pemerintah.

“Jangan sampai kebijakan energi yang seharusnya menopang ekonomi justru menjadi pemicu inflasi. Keamanan energi dan keterjangkauan harga pangan harus berjalan beriringan,” pungkasnya.

 (LS/Nusantaraterkini.co)