DPR Sepakat Opsi Menkeu Pangkas MBG dan Tunda Belanja Infrastruktur

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota DPR RI Anis Byawati sepakat dengan ide Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang membuka opsi melakukan pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menunda sebagian belanja infrastruktur yang bersifat multi-years apabila lonjakan harga minyak mentah dunia memicu pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 lewati batas aman 3%. 

“Defisit APBN kita memang sudah semakin mengkuatirkan, defisit APBN 2025 sebesar 2,96% saja merupakan yang tertinggi paska era reformasi, dengan mengecualikan pandemi,” ujarnya, Senin (9/3/2026).

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini juga memberikan analisa bahwa naiknya defisit anggaran bukan hanya dari potensi lonjakan harga minyak mentah imbas konflik Iran-Israel-Amerika saja.

"Tetapi dari asumsi pertumbuhan penerimaan perpajakan APBN 2026 dipatok telampau tinggi sebesar 21,5%, lebih tinggi dari asumsi tingkat pertumbuhan natural sekitar 7,5%, maka ada potensi pendapatan negara akan sulit mencapai target dan defisit APBN 2026 berpotensi melebihi 3 %, karena target penerimaan pajak meleset” katanya.

Anis menyebut opsi pemangkasan program MBG cukup masuk akal, karena besarnya ukuran anggaran program tersebut sebesar Rp335 triliun, selain itu Fitch Rating juga menyoroti program MBG karena dinilai berpotensi menekan belanja negara dan memperlebar defisit fiskal. 

“Apalagi dengan hasil simulasi risiko (stress test) yang dilakukan pemerintah terhadap kemungkinan kenaikan harga minyak dunia menyentuh US$ 92 per barel rata-rata per tahun akibat eskalasi konflik,” ungkapnya.

Anggota Komisi XI DPR RI ini mengingatkan, kemungkian melebarnya defisit baik dari sisi internal atau eksternal perlu diantisipasi oleh pemerintah. 

“Sebelumnya Moody’s Investor Service menyoroti risiko fiskal dan defisit APBN, serupa dengan Fitch Rating yang menyebut defisit anggaran diproyeksikan sekitar 2,9% pada tahun 2026 diatas target APBN 2,69%,” katanya.

Legislator dapil Jakarta ini mengungkapkan bahwa opsi pilihan kebijakan apapun yang diambil oleh pemerintah, harus memiliki dampak paling minimum. 

“Menaikan administered price (harga yang diatur pemerintah), seperti BBM, LPG, atau listrik akan semakin menekan dan menurunkan daya beli masyarakat yang belum pulih, sehingga pilihan memangkas atau penyesuaian program diyakini lebih rasional seperti memangkas anggaran program MBG dan menunda sebagian belanja infrastruktur yang bersifat multi-years,” paparnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co).