RAPBD 2027 Turun Jadi Rp9,12 Triliun, Pemprov Sumsel Tetap Prioritaskan Belanja Infrastruktur

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sepakat menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2027 sebesar Rp9,12 triliun.

Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 6,35 persen atau menyusut Rp618 miliar jika dibandingkan dengan APBD murni tahun 2026 yang mencapai Rp9,74 triliun.

Gubernur Sumsel, Herman Deru, menegaskan bahwa pemangkasan postur anggaran tersebut merupakan dampak langsung dari rasionalisasi pendapatan daerah, khususnya pada sektor Dana Bagi Hasil (DBH) dan transfer keuangan dari pemerintah pusat.

"Secara umum ada penurunan hampir 10% RAPBD itu terkait dengan rasionalisasi pendapatan daerah dari DBH dan transfer keuangan daerah," ujar Herman Deru usai penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027 di DPRD Sumsel, Kamis (13/8/2026).

Meski kapasitas anggaran daerah mengetat, Pemprov Sumsel memastikan alokasi belanja infrastruktur tetap dipertahankan.

Kebijakan ini diambil untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi daerah serta mencegah kenaikan biaya logistik dan transportasi masyarakat akibat kerusakan jalan.

Herman Deru menyebut proyek-proyek strategis daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak boleh terkendala oleh rasionalisasi anggaran.

"Infrastruktur tidak boleh berkurang posturnya, sebab ini kebutuhan baik itu pemeliharaan maupun pembangunan. Bagaimana mau mengejar pertumbuhan ekonomi kalau cost transportasi mahal sebab infrastruktur sudah butuh dipelihara dan cenderung haus aspal betonnya," tegasnya.

Guna menyeimbangkan keterbatasan fiskal, Pemprov Sumsel melancarkan efisiensi ketat pada sejumlah pos pengeluaran operasional.

Salah satu langkah radikal yang diambil adalah memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 70 persen serta membatasi agenda seremonial yang bersifat pemborosan.

Kebijakan efisiensi ini diarahkan agar alokasi APBD berfokus sepenuhnya pada program yang menyentuh langsung kepentingan publik.

"Lantas belanja-belanja, bahkan untuk seremonial kita fokus kalau satu tahun itu 17 Agustus saja, yang lain itu tetap kita peringati tetapi dengan sangat sederhana," tambah Herman Deru.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie menyampaikan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2027 diproses melalui penyelarasan RKPD 2027, kebijakan nasional, serta aspirasi hasil reses anggota dewan agar menghasilkan dokumen anggaran yang akuntabel.

Adapun struktur ringkas RAPBD Sumsel 2027 yang disepakati meliputi:

* Target Pendapatan Daerah: Rp9,22 triliun (turun dari Rp9,63 triliun pada 2026).

* Target Belanja Daerah: Rp9,12 triliun (turun 6,35% dari Rp9,74 triliun pada 2026).

* Penerimaan Pembiayaan: Rp108,49 miliar (sama dengan tahun 2026).

* Pengeluaran Pembiayaan: Rp0 (tidak dianggarkan).

"Penyusunan ini diharapkan dapat mewujudkan dokumen KUA-PPAS 2027 yang implementatif dan akuntabel," pungkasnya. 

(Tia/Nusantaraterkini.co)