DPR Kecam UU Hukuman Mati Israel ke Tahanan Palestina: Ancaman Serius HAM dan Legalisasi Penindasan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Pengesahan UU hukuman mati Israel terhadap tahanan Palestina menuai kecaman DPR. 

Hal ini pun dinilai sebagai ancaman serius bagi HAM dan bentuk legalisasi penindasan Palestina.

Anggota Komisi I DPR Oleh Soleh menilai pemerintah Indonesia terlalu pasif dalam merespons isu kemanusiaan yang semakin memburuk di Palestina.

Menurutnya, pengesahan UU itu bukan sekadar produk hukum domestik, melainkan instrumen politik yang berpotensi melegitimasi kekerasan sistematis terhadap rakyat Palestina. 

Ia menegaskan, kebijakan tersebut bertentangan secara langsung dengan prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Ini bukan lagi soal kebijakan hukum biasa. Ini adalah upaya sistematis yang mengarah pada pembenaran praktik kekerasan, bahkan bisa dikategorikan sebagai bagian dari pola genosida,” ujar Oleh Soleh, Kamis (2/4/2026).

Ia menyoroti sejumlah pasal dalam UU tersebut yang dinilai sangat problematik, terutama karena membuka ruang bagi vonis hukuman mati tanpa mekanisme yang ketat.

Dalam aturan itu, keputusan dapat diambil hanya dengan suara mayoritas sederhana, tanpa harus bulat, serta tanpa keharusan adanya tuntutan dari jaksa.

Bagi Oleh, kondisi ini menciptakan preseden berbahaya dalam praktik peradilan, terutama bagi warga Palestina yang berada dalam posisi rentan di bawah pendudukan. 

“Hak untuk mendapatkan pengampunan, pembelaan maksimal, bahkan peluang banding bisa hilang. Ini bukan hanya pelanggaran hukum, tapi penghapusan hak dasar manusia,” tegasnya.

Lebih jauh, ia mengkritik posisi Indonesia di panggung internasional yang dinilai belum menunjukkan kepemimpinan kuat, meskipun memiliki legitimasi politik sebagai Ketua Dewan HAM PBB. 

Menurutnya, status tersebut seharusnya digunakan secara maksimal untuk mendorong tekanan global terhadap Israel.

“Indonesia tidak boleh sekadar mengeluarkan pernyataan normatif. Harus ada langkah konkret—diplomasi aktif, tekanan politik, hingga mobilisasi dukungan internasional untuk menggagalkan kebijakan ini,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan, diamnya komunitas internasional hanya akan memperburuk situasi dan memberi ruang bagi normalisasi kekerasan terhadap Palestina. Oleh karena itu, ia mendorong agar negara-negara anggota PBB bersatu mengambil sikap tegas.

“Kalau dunia terus diam, maka kita sedang menyaksikan bagaimana hukum digunakan sebagai alat penindasan. Ini berbahaya, bukan hanya bagi Palestina, tetapi bagi masa depan penegakan HAM global,” pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)