DPR Ingatkan Pemerintah: Amankan Stok LPG dari Dampak Ketegangan Timur Tengah

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR Imas Aan Ubudiyah mendesak pemerintah untuk menjamin stabilitas pasokan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Imas menegaskan, pemerintah tidak boleh bersikap reaktif dengan hanya bertindak setelah terjadi gangguan distribusi atau kelangkaan di masyarakat. Menurutnya, langkah antisipatif jauh lebih penting guna menjaga ketersediaan energi bagi publik.

“Kami meminta pemerintah memastikan pasokan LPG tetap aman meskipun terjadi ketegangan di Timur Tengah. Pemerintah jangan menunggu sampai terjadi kelangkaan baru bertindak,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).

Ia menjelaskan, kepastian pasokan LPG merupakan kebutuhan fundamental yang berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi mikro. Selain menjadi kebutuhan utama rumah tangga, LPG juga menjadi penopang utama bagi jutaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Hampir seluruh sumber energi dasar kelas menengah dan bawah bergantung pada LPG. Jadi ketersediaan stok LPG sangat fundamental,” katanya.

Imas juga menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG. Berdasarkan data Institute for Essential Services Reform (IESR), dari total konsumsi nasional sekitar 8 juta ton per tahun, produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan.

Artinya, sekitar 80 persen pasokan LPG masih bergantung pada pasar global, sehingga membuat Indonesia rentan terhadap gejolak geopolitik, termasuk gangguan distribusi dan lonjakan harga.

“Jika terjadi gangguan pasokan global, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat, baik dalam bentuk kelangkaan maupun kenaikan harga,” tegas legislator asal Jawa Barat tersebut.

Untuk itu, Imas mendorong kementerian terkait, termasuk Kementerian Perdagangan, agar memperketat pengawasan distribusi LPG di lapangan. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah praktik penimbunan dan spekulasi harga oleh oknum yang memanfaatkan situasi.

“Pemerintah harus memastikan stok aman dan harga tetap stabil agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)