Dosen Unnes Semarang Lecehkan 4 Mahasiswi

nusantaraterkini.co, SEMARANG - Seorang dosen Universitas Negeri Semarang (Unnes) dilaporkan atas kasus kekerasan seksual terhadap empat mahasiswinya. 

Akibat laporan itu, kini oknum dosen tersebut telah mendapatkan sanksi dari pihak kampus hingga pemecatan.

Kasus ini terungkap setelah cuitan soal seorang dosen Fakultas Ilmu Pendidikan, dan Psikologi (FIPP) Unnes yang melakukan pelecehan seksual terhadap 4 mahasiswinya viral di media sosial.

Baca Juga : Rugikan Negara Rp193,7 Triliun, Dirut Pertamina Patra Niaga dan 6 Orang Jadi Tersangka Korupsi

Kepala UPT Humas Unnes Rahmat Petuguran membenarkan adanya kasus tersebut. Laporan kasus tersebut diterima pada 13 Desember 2024. Satgas kemudian langsung melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi dan terduga pelapor pada 16 hingga 23 Desember 2024.

"Berdasarkan timeline penanganan tersebut, waktu yang dibutuhkan sejak laporan masuk Satgas PPK hingga penyelesaian rumusan rekomendasi sanksi adalah 17 hari. Waktu tersebut diperlukan karena Satgas PPK harus melakukan pemanggilan, konfirmasi, dan klarifikasi terhadap pihak-pihak tersebut," ujar Rahmat dalam keterangannya dikutip dari kumparan, Selasa (25/2/2025).

Baca Juga : Kronologi Penangkapan Fadli sang Perampok Sadis Karena Faktor Ekonomi

Berdasarkan pemeriksaan, Satgas PPK mengungkap adanya sentuhan fisik yang dilakukan pelaku terhadap para korban.

"Berdasarkan bukti dan fakta yang diperoleh dari korban, pelaku, dan saksi, kekerasan seksual tersebut masuk dalam kategori sedang," jelas dia.

Pelaku yang merupakan dosen dan menjabat sebagai kepala laboratorium di Fakultas Ilmu Pendidikan, dan Psikologi (FIPP) Unnes diberikan sanksi berupa pencopotan dari jabatannya.

"Unnes memutuskan mencopot jabatan pelaku dan melarang pelaku menduduki jabatan apa pun selama 2 tahun," tegas dia.

Menurutnya, sanksi yang dijatuhkan tersebut lebih berat dari rujukan yang digunakan, yaitu Pasal 74 ayat 4 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024.

"Rekomendasi sanksi tersebut dua kali lebih berat dari sanksi kategori sedang yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024," kata Rahmat.

(Dra/nusantaraterkini.co).