DPR Soroti Maraknya Kekerasan Seksual di Kampus, Minta Pengawasan Digital Diperketat

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi X DPR Habib Syarief Muhammad, mengkritik keras maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. 

Ia menilai kampus gagal menjalankan fungsi pencegahan dan perlindungan terhadap civitas akademika.

Habib menegaskan bahwa perguruan tinggi seharusnya menjadi “penjaga peradaban” (guardian of civilization). Namun, berbagai kasus pelecehan seksual yang melibatkan mahasiswa menunjukkan adanya “patahan besar” dalam sistem perlindungan di kampus.

“Ini bukan sekadar krisis moral individu, tetapi kegagalan arsitektur perlindungan manusia di kampus dan ruang digital,” ujarnya, Senin (20/4/2026).

Ia menjelaskan, bentuk kekerasan seksual kini tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga meluas ke ranah digital. Mulai dari grup percakapan yang merendahkan korban, permintaan konten pribadi, hingga penyebaran narasi misoginis menjadi indikasi lemahnya pengawasan di lingkungan kampus.

Habib menekankan bahwa evaluasi yang dilakukan DPR bukan hanya merespons kasus, tetapi juga menyangkut kedaulatan manusia di tengah maraknya pelecehan seksual.

Ia juga menyinggung pentingnya implementasi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 yang telah memperluas cakupan kekerasan hingga ke media elektronik atau siber.

Menurutnya, banyak kampus belum mampu mengawasi interaksi digital mahasiswa secara optimal. Minimnya sistem pengawasan siber serta lambannya respons hukum dinilai membuka ruang bagi pelaku untuk melakukan aksinya.

Sebagai perbandingan, Habib mengajak Indonesia belajar dari Korea Selatan yang pernah diguncang kasus “Nth Room” pada 2018–2020. Pemerintah setempat kemudian merespons dengan regulasi ketat melalui “Nth Room Prevention Act”.

“Pola kejahatan di kampus kita mirip, memanfaatkan ruang digital yang seolah tak terlihat oleh otoritas,” katanya.

Ia menegaskan, langkah yang perlu diambil adalah menghentikan pembiaran, menindak tegas pelaku maupun pihak yang turut menyaksikan, serta memperkuat penegakan hukum.

Habib pun meminta para pimpinan perguruan tinggi untuk tidak hanya menunggu laporan, tetapi proaktif menciptakan sistem pengawasan yang efektif.

“Rektor harus memastikan tidak ada celah bagi predator. Ciptakan sistem yang membuat pelaku tidak punya tempat bersembunyi di kampus,” tegasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)