Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Diduga Alami Kekerasan Seksual, Yariani Hura Ajukan Permohonan Prapid di PN Sibolga

IRT di Tapteng ajukan praperadilan di PN Sibolga usai laporan dugaan kekerasan seksual oknum polisi di-SP3.

Bagikan:
Yariani Hura (54) didampingi suami saat di Pengadilan Negeri (PN) Sibolga menghadiri sidang praperadilan, Selasa (28/4/2026). (Foto: Jasman Julius Mendrofa/Nusantaraterkini.co)
Yariani Hura (54) didampingi suami saat di Pengadilan Negeri (PN) Sibolga menghadiri sidang praperadilan, Selasa (28/4/2026). (Foto: Jasman Julius Mendrofa/Nusantaraterkini.co)
A A

Nusantaraterkini.co, TAPTENG - Seorang Ibu rumah tangga, Yariani Hura (54) yang diduga mengalami oleh seorang berinisial Aiptu AS, diruang tunggu Reskrim , pada 16 Mei 2025 lalu, mengajukan permohonan (Prapid) di Pengadilan Negeri Kota Sibolga, Selasa (28/4/2026).

Yariani mengungkapkan, permohonan ini ia ajukan lantaran adanya Surat Putusan Pemberhentian Penyelidikan (SP3) dari kepolisian atas laporan yang ia alami saat dia mempertanyakan Laporan Polisi (LP) pencemaran nama baik atas dirinya tersebut.

Sebelumnya, ia juga telah membuat laporan polisi di Polres Kota Sibolga terkait adanya dugaan pencemaran nama baik melalui Instagram oleh inisial C menggunakan akun inisial AS yang diduga merupakan anggota Polri di , pada 23 Desember 2024 lalu.

"Setiap kali saya menanyakan perkembangan perkara, penyidik hanya memberikan jawaban sabar tanpa kejelasan," ucapnya.

Disebabkan tidak adanya kepastian dari laporan kekerasan seksual yang ia alami tersebut Yariani mengambil tindakan tegas setelah laporan tersebut di SP3 oleh pihak penyidik, sehingga secara pribadi mengajukan permohonan praperadilan di . 

"Saya ajukan praperadilan secara pribadi tanpa ada kuasa ataupun pengacara," ujarnya.

Dalam sidang pertama, minggu lalu pihak termohon tidak hadir pada persidangan yang akhirnya ditunda. Selanjutnya sidang dilanjutkan, pihak termohon hadir bersama kuasa hukumnya.

Ia berharap sidang permohonan prapid ini dapat berjalan, hingga tuntutan dan proses atas tindakan dugaan kekerasan seksual yang ia alami dapat diputuskan Majelis Hakim sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Agar ada efek jera terhadap setiap warga negara yang melakukan tindakan pidana," tutupnya.

(Jjm/Nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait

Berita Terbaru