Bingung Ubah Peringkat Desil DTSEN di Medan? Ini Penjelasan Resmi Dinsos!

Nusantaraterkini.co, MEDAN — Pemerintah Kota (Pemko) Medan menegaskan bahwa penentuan maupun perubahan peringkat desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Khoiruddin Rangkuti mengatakan, penetapan dan perubahan peringkat desil DTSEN sepenuhnya menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS).

Karena itu, Pemko Medan, Kementerian Sosial (Kemensos), maupun pihak kelurahan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan atau mengubah peringkat desil masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Khoiruddin menyikapi masih banyaknya warga yang mendatangi Kantor Dinsos Kota Medan untuk meminta perubahan status atau peringkat desil dalam DTSEN.

Menurutnya, masyarakat yang merasa terdapat ketidaksesuaian pada data atau peringkat desil tidak perlu datang langsung ke Kantor Dinsos. Pengajuan pembaruan data dapat dilakukan melalui operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang tersedia di setiap kantor kelurahan.

"Kita perlu menyatukan pemahaman para camat dan lurah agar tidak mengarahkan warga yang tidak puas dengan angka desilnya jauh-jauh datang ke Dinsos. Pembaruan data atau pengajuan ketidaksesuaian desil cukup melapor ke operator SIKS-NG yang ada di 151 kantor kelurahan se-Kota Medan," katanya, Rabu (2/9/2026).

Ia menjelaskan, keberadaan operator SIKS-NG di tingkat kelurahan diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam menyampaikan apabila terdapat data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Di sisi lain, Khoiruddin menyampaikan bahwa capaian pendaftaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kota Medan hingga saat ini baru mencapai 297.390 kepala keluarga (KK), atau sekitar 38 persen dari total 789.026 KK.

Namun, masyarakat masih memiliki waktu untuk melakukan pendaftaran. Berdasarkan informasi terbaru dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN), tenggat waktu pendaftaran melalui Portal Perlinsos diperpanjang hingga akhir Desember.

"Masih ada jeda waktu empat bulan ke depan untuk mendaftarkan diri ke Portal Perlinsos, baik secara mandiri maupun lewat jalur agen di kelurahan setempat agar tidak terlewat dari skema bansos mendatang," tambahnya.

Khoiruddin mengimbau masyarakat yang belum melakukan pendaftaran agar segera memanfaatkan waktu yang tersedia. Pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri melalui Portal Perlinsos maupun dengan mendapatkan pendampingan melalui agen di kelurahan masing-masing.

Dengan demikian, masyarakat diharapkan memahami mekanisme pembaruan data DTSEN dan tidak lagi mendatangi Dinsos untuk meminta perubahan peringkat desil, karena proses penetapan peringkat tersebut berada pada kewenangan BPS.

(cw2/Nusantaraterkini.co)