Bantah Halangi Pesaing, Produsen AC AUX Ningbo Beberkan Hubungan Bisnis dalam Sidang KPPU
Ningbo AUX bantah menghalangi pesaing dalam sidang KPPU terkait dugaan monopoli distribusi AC AUX di Indonesia.
Nusantaraterkini.co, JAKARTA-Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terus mengupas tuntas dugaan praktik monopoli dalam rantai distribusi pendingin ruangan (AC) merek AUX di tanah air. Dalam kelanjutan Sidang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 13/KPPU-L/2025 di Jakarta, Majelis Komisi secara khusus memeriksa Terlapor I, Ningbo AUX Electric Co Ltd guna membongkar pola hubungan bisnis dan sistem keagenan produk tersebut di Indonesia.
Persidangan yang digelar di Ruang Sidang KPPU Jakarta, Selasa (14/7/2026) ini dipimpin oleh Anggota KPPU Aru Armando selaku Ketua Majelis Komisi, didampingi Ketua KPPU Gopprera Panggabean dan Anggota KPPU Budi Joyo Santoso sebagai Anggota Majelis Komisi.
Dalam persidangan yang berlangsung secara virtual tersebut, Direktur Utama Ningbo AUX Electric Co Ltd Chen Liang, hadir memberikan kesaksian langsung. Tim Investigator KPPU mencecar Terlapor I dengan sejumlah pertanyaan krusial yang sebelumnya telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), mulai dari profil korporasi, kronologi penunjukan PT Teknologi Cipta Harapan Semesta (PT TCHS), hingga skema riil distribusi AC AUX di pasar domestik.
Di hadapan Majelis Komisi, Terlapor I secara tegas membantah adanya konspirasi atau kesepakatan terselubung untuk membatasi ruang gerak distributor lain.
"Menurut Terlapor I, tidak terdapat kerja sama antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III untuk menghalangi pelaku usaha lain dalam distribusi produk AC merek AUX di Indonesia," sebut laporan resmi persidangan tersebut.
Lebih lanjut, Chen Liang menjelaskan, garis hubungan dagang yang diketahuinya sejauh ini hanya terjadi antara PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh (PT BEST) dengan Terlapor II, yakni Ningbo AUX Import & Export Co Ltd. Pihak Terlapor I juga mengklarifikasi batasan tanggung jawab mereka dengan menegaskan bahwa Terlapor I dan Terlapor II merupakan dua entitas hukum yang sepenuhnya berbeda dengan ikatan kontrak yang tidak sama.
Guna menguji kebenaran argumen dari para pihak terkait, Majelis Komisi bentukan KPPU ini akan segera melakukan validasi silang terhadap berkas-berkas pendukung pada persidangan berikutnya.
Sidang lanjutan dijadwalkan kembali bergulir pada Kamis, 16 Juli 2026, dengan fokus agenda pemeriksaan alat bukti tertulis berupa surat maupun dokumen perjanjian bisnis terkait.
(Emn/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
SUMSELPeringati Hari Pahlawan, HMI MPO Cabang Palembang Ziarahi Makam Pemrakarsa di Ogan Ilir
hendra·27 menit yang lalu -
NEWSBupati Nias Utara Amizaro Waruwu Buka Profiling ASN 2026, Perkuat Birokrasi Berbasis Kompetensi dan Merit
hendra·46 menit yang lalu -
SUMUTBNNP Sumut Obrak-abrik Barak Sabu di Medan Labuhan, 1 Pengedar Diringkus
M Aribowo·1 jam yang lalu -
NEWSPelayanan Puskesmas Huruna Disorot, Siswi Sakit Datang Saat Gedung Masih Tertutup
hendra·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALTerlibat 2 Kali Pencurian Sepeda Motor, Gopal Dibekuk Polsek Hamparan Perak
hendra·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolda Sumut Hentikan Tiga Laporan Terkait Kasus Kematian Winda Lorenza
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
NEWSRano Alfath: RUU Perampasan Aset Harus Prioritaskan Pengembalian Kerugian Korban
hendra·2 jam yang lalu -
NEWSRANS Buka Suara soal Kontrak Influencer Rp14,69 Miliar dari Dua Kementerian, Ini Penjelasannya
hendra·2 jam yang lalu -
POLITIKPolemik Ijazah Gibran Memanas, Demokrat Minta Stabilitas Politik Tetap Terjaga
hendra·3 jam yang lalu -
Semua berita sudah ditampilkan
