Bagindo Togar Sebut Drainase Palembang Paling Buruk dan Tata Ruang Semrawut

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG — Pengamat Politik, Bagindo Togar Butarbutar menyebut sistem drainase di Kota Palembang sebagai salah satu yang terburuk di Indonesia, sehingga memicu persoalan banjir berkepanjangan yang seharusnya tidak perlu terjadi.

Ia menilai jika pemerintah mampu memastikan seluruh saluran air terkoneksi dengan pembuangan utama, serta memiliki dimensi yang memenuhi standar teknis, maka potensi banjir di kota besar seperti Palembang dapat diminimalisir secara signifikan.

“Kalau bicara banjir, sebenarnya Palembang ini sangat tidak mungkin banjir. Masalahnya drainasenya yang paling buruk. Kalau drainasenya benar, tidak mungkin banjir. Kita bandingkan dengan Lubuk Linggau dan Prabumulih, kapan banjir? Itu sama-sama kota. Bedanya satu besar satu kecil, tapi di sana drainasenya memenuhi standar. Maka saya bilang drainase Palembang terburuk,” ujar Bagindo Togar Butarbutar, Senin (27/4/2026).

Bagindo mengatakan jika drainase yang ideal harus memenuhi tiga kriteria utama, yakni terkoneksi antar-wilayah, terbebas dari sedimentasi atau sampah, serta memiliki dimensi standar dengan lebar dan kedalaman minimal satu meter.

“Lebar dan kedalaman drainase di Palembang saat ini banyak yang tidak ideal, di mana seharusnya untuk kota besar minimal memiliki lebar satu meter dengan kedalaman satu meter. Bahkan, idealnya mencapai 1,5 hingga 2 meter agar air mengalir lancar ke pembuangan utama tanpa menyebabkan sumbatan di lingkungan warga,” katanya.

Menurutnya, Pemerintah Kota Palembang perlu melakukan tata ulang dan evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur drainase mulai dari tingkat kecamatan hingga kelurahan.

Hal ini mencakup upaya memperlebar dan memperdalam saluran yang ada agar mampu menampung debit air kota besar, yang idealnya mencapai kedalaman lebih dari satu meter.

Tanpa adanya standardisasi ini, pembangunan drainase dianggap hanya akan menjadi proyek yang tidak memberikan dampak nyata bagi penanggulangan banjir.

“Solusinya tata ulang. Evaluasi drainase per kecamatan atau per kelurahan. Perintahkan dari wali kota sampai ke bawah. Pertama harus terkoneksi, kedua bebas sampah dan sedimentasi, ketiga memenuhi standar. Kalau kurang lebar diperlebar, kurang dalam diperdalam. Tata ruang juga harus diperbaiki,” tegasnya.

Ia pun meminta jajaran pemerintah, mulai dari Wali Kota hingga dinas terkait, untuk lebih terbuka dalam menerima autokritik dan introspeksi terkait keterbatasan kinerja selama ini.

Bagindo menekankan jika perbaikan banjir di Palembang harus dimulai dari kebijakan teknis yang tepat dan kinerja yang terukur, bukan sekadar memberikan janji tanpa ada perubahan fisik pada sistem drainase yang memenuhi standar kelayakan kota besar.

“Drainase harus terkoneksi menuju pembuangan utama. Jangan drainase lingkungan tidak terhubung dengan drainase jalan utama. Akhirnya air kembali lagi dan jadi sumbatan. Yang kedua harus bebas sampah dan sedimentasi. Ketiga harus sesuai standar. Kalau tiga ini dipenuhi, banjir bisa diminimalisir,” ucap dia. 

(Tia/Nusantaraterkini.co)