Apel Karhutla dan Launching Desk Nasional di Sumsel Digelar 7 Mei 2026

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG — Pelaksanaan apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel) resmi, 7 Mei 2026. Pelaksanaanya bersamaan dengan peluncuran Desk Karhutla skala nasional oleh Menko Polhukam.

“Sebelumnya apel kesiapsiagaan dijadwalkan pada 29 April dan akan dipimpin oleh Menko Polhukam bersama jajaran kementerian terkait. Namun, berdasarkan konfirmasi terbaru, apel tersebut ditunda menjadi 7 Mei,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Sumsel, M Iqbal Alisyahbana saat diwawancarai, Jumat (24/4/2026).

Agenda tahunan ini dipastikan tampil berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, karena akan menjadi titik awal pengoperasian sistem koordinasi terpadu nasional dalam mengantisipasi puncak musim kemarau yang diprediksi melanda pada Juli hingga September mendatang.

“Apel kesiapsiagaan di Sumatera Selatan nantinya juga akan dirangkaikan dengan launching Desk Karhutla skala nasional, sehingga pelaksanaannya akan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

Iqbal menjelaskan jika integrasi peluncuran Desk Karhutla nasional dalam rangkaian apel tersebut, bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan bencana asap secara lebih sistematis.

Selain penyiapan pasukan darat, BPBD Sumsel juga tengah mematangkan rencana teknis penanganan udara, termasuk pengajuan dua unit helikopter patroli dan delapan unit helikopter water bombing guna memperkuat kesiapan operasi di lapangan.

Sembari menunggu jadwal apel tersebut, pihak BPBD telah merancang percepatan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang ditargetkan terlaksana pada bulan Mei.

“Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Juli, Agustus hingga September. Oleh karena itu, pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) direncanakan dilakukan lebih awal,” imbuhnya.

Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk menjaga kelembapan lahan gambut selagi awan hujan masih tersedia, sehingga risiko kebakaran hebat saat puncak musim kemarau dapat diminimalisir.

“OMC membutuhkan potensi awan hujan, sehingga menurut BNPB waktu yang paling ideal dilaksanakan pada Mei saat awan hujan masih terbentuk,” lanjutnya.

Ia menegaskan jika penundaan jadwal apel ini tidak akan mengurangi kesiapsiagaan personel di daerah rawan. Koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan secara intensif, terutama terkait dukungan anggaran dan kepastian jumlah unit helikopter yang akan dikerahkan untuk menjaga wilayah Sumatera Selatan tetap kondusif dari ancaman kebakaran lahan.

“Pelaksanaan OMC akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pemerintah pusat, baik terkait anggaran maupun teknis pelaksanaan. Jumlah pelaksanaan OMC nantinya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di Sumatera Selatan,” ungkap dia. 

(Tia/Nusantaraterkini.co)