Anggaran Pengawasan MBG Minim, BPOM Tetap Janji Kawal Keamanan Pangan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Prof. dr. Taruna Ikrar mengungkapkan anggaran yang disetujui untuk pengawalan keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp509 miliar.

Taruna menjelaskan, anggaran tersebut merupakan bagian dari usulan BPOM untuk mendukung pengawasan keamanan pangan, termasuk dalam pelaksanaan program MBG. Namun, jumlah yang disetujui pemerintah belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan yang diajukan BPOM.

“Anggaran yang ada Rp509 miliar itu memang anggaran yang diusulkan oleh Badan POM. Seingat saya, kami mengusulkan sekitar Rp1,2 triliun khusus untuk pengawalan Makan Bergizi Gratis. Tapi akhirnya yang disetujui Rp509 miliar,” kata Taruna kepada wartawan di gedung DPR, Kamis (17/9/2026).

Menurutnya, secara keseluruhan BPOM sebelumnya mengusulkan anggaran sekitar Rp4,7 triliun. Dari jumlah tersebut, terdapat anggaran yang secara khusus berkaitan dengan tugas dan fungsi pengawasan keamanan pangan.

Taruna menyebut kebutuhan anggaran untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut mencapai sekitar Rp1,6 triliun. Namun, anggaran yang disetujui untuk kebutuhan spesifik tersebut jauh lebih kecil.

“Yang biasanya Rp1,6 triliun, ternyata yang disetujui cuma sekitar Rp115 miliar. Karena itu, dalam rapat Komisi tadi diharapkan ada penambahan,” ujarnya.

Meski anggaran terbatas, Taruna menegaskan BPOM tetap berkomitmen menjalankan pengawasan terhadap keamanan pangan dalam program MBG. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi pelaksanaan tugas BPOM.

“Apapun yang terjadi, kami akan kawal. Kalau kurang bukan berarti karena sesuai kompetensi banyak uang. Tidak ada anggaran pun kami akan kawal penuh program kantor ini,” tegasnya.

Taruna mengatakan, BPOM akan menjalankan pembagian tugas sesuai dengan ketentuan tata kelola program MBG sebagaimana diatur pemerintah. Pengawasan mencakup berbagai tahapan, mulai dari keamanan pangan, edukasi, pengelolaan, distribusi, penyajian, hingga mitigasi apabila terjadi kejadian luar biasa seperti keracunan makanan.

Ia menambahkan, salah satu bentuk pengawasan dilakukan melalui pengambilan sampel pangan. BPOM telah menghitung kebutuhan sampel berdasarkan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mencapai sekitar 27.000 unit.

“Dari total jumlah SPPG, kami sudah menghitung dengan rumus Yamane. Jumlah sampel yang diinginkan sekitar 41.150 sampel,” jelasnya.

Menurut Taruna, pengambilan sampel tidak hanya bertujuan mencegah terjadinya keracunan makanan, tetapi juga membantu BPOM melakukan penelusuran apabila terjadi kejadian luar biasa.

“Harapan pertama tentu tidak terjadi kejadian luar biasa, yaitu keracunan makanan pada anak-anak kita. Yang kedua, kalau terjadi, kita bisa cepat menelusuri dan melakukan mitigasi supaya tidak terjadi lagi,” katanya.

Taruna menegaskan pengawasan keamanan pangan merupakan bagian penting dalam memastikan pelaksanaan program MBG berjalan aman bagi masyarakat, khususnya anak-anak sebagai penerima manfaat.

(LS/Nusantaraterkini.co)