Amsal Sitepu Divonis Bebas Kasus Korupsi Video Profil Desa

Nusantaraterkini.co, MEDAN - Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap Direktur CV Promiseland, Amsal Sitepu, dalam kasus korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Rabu (1/4/2026) siang.

Ketua mejelis hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang dalam putusannya menyampaikan, Amsal dinyatakan tidak terbukti bersalah sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

 

"Menyatakan terdakwa Amsal Sitepu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan korupsi seperti yang tertuang dalam dakwaan primer dan subsidiar Jaksa Penuntut Umum," kata hakim. 

Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat Amsal tidak terbukti bersalah dalam proyek pengadaan video profil untuk 20 desa di wilayah Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Hakim kemudian meminta agar Amsal dibebaskan dari tahanan. Kemudian hakim meminta pemulihan harkat dan martabat Amsal Sitepu. 

"Dua membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntun umum. Memulihkan hak hak terdakwa, kedudukan harkat dan martabat," jelas hakim.

Sementara itu, ditemui usai sidang putusannya, Amsal Sitepu mengungkapkan ucapan terima kasihnya terhadap sejumlah pihak yang telah membantunya dalam kasus yang tengah dialaminya saat ini.

"Tentunya saya sangat senang dengan hasil putusan bebas ini, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu dalam upaya mendapatkan keadilan dalam kasus ini," ungkapnya.

Terpisah, Anggota Komisi III DPR R-I, Fraksi Demokrat, Hinca Panjaitan yang juga turut hadir dalam sidang mengatakan, jika dalam kasus yang menimpa terdakwa Amsal Sitepu tidak seharusnya terjadi.

Di mana, seorang videographer yang direnggut kebebasannya selama berbulan-bulan dan dijauhakan dari keluarga serta pekerjaannya, lantaran konstruksi hukum yang sejak awal cacat secara nalar.

"Kami (Komisi III DPR R-I) mengapresiasi kejernihan dan keberanian majelis hakim di tengah arus opini yang sudah semakin deras mereka mimilih berdiri di tengah fakta persidangan. Putusan ini membuktikan ruang di sidang ini masih bisa menjadi tempat terakhir dimana akal sehat di pertahankan," ungkapnya.

Dia menambahkan, kepada seluruh masyarakat Indonesia, kasus ini tidak akan sampai ke meja Komisi III DPR R-I dan tersampaikan ke seluruh indonesia kalau bukan karena jutaan suara warganet, perkerja kreatif, jurnalis, akademisi dan masyarakat yang menolak diam.

"Saudara-saudara semua lah yang membuat kasus ini naik ke permukaan, bukan karena intervensi komisi III, salah itu," ucap Hinca Panjaitan.

(Cw4/Nusantaraterkini.co)