AMPB Kecewa Puan Maharani Tak Hadir di Sidang Paripurna: Jangan Sepelekan Negara

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Teguh, menyampaikan kekecewaannya atas ketidakhadiran Ketua DPR RI Puan Maharani dalam sidang paripurna yang dinilainya merupakan agenda penting lembaga legislatif.

Hal tersebut disampaikan Teguh saat beraudiensi dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan pimpinan DPR. 

Dalam kesempatan itu, Teguh meminta pimpinan DPR memberikan ruang bagi masyarakat yang datang dari berbagai daerah untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat.

Menurut Teguh, massa AMPB datang dari sejumlah daerah, termasuk Pati, Surabaya, hingga Bali. Karena itu, ia berharap mereka dapat ditemui dan diperlakukan sebagai rakyat Indonesia yang ingin menyampaikan aspirasi kepada DPR.

“Seharusnya yang kami minta menemui Ibu Ketua (Puan Maharani), tapi tadi di sidang paripurna tidak hadir. Saya kecewa, sidang paripurna itu sidang yang paling penting kok tidak hadir,” kata Teguh, Kamis (27/8/2026).

Ia bahkan menilai ketidakhadiran pimpinan dan anggota DPR dalam agenda penting sebagai bentuk kurangnya penghargaan terhadap tugas kenegaraan.

“Untuk selanjutnya saya minta untuk semua sidang, semua anggota itu hadir. Jadi memikirkan negara kok tidak hadir,” ujarnya.

Teguh juga meminta DPR memastikan masyarakat yang datang untuk menyampaikan aspirasi mendapatkan perlindungan dan tidak menghadapi tindakan intimidasi maupun kriminalisasi.

Ia berharap Sufmi Dasco Ahmad dapat menyampaikan kepada aparat agar mengedepankan pendekatan yang humanis dalam menghadapi masyarakat yang menyampaikan aspirasi.

“Mohon mereka nanti dijaga keselamatannya lewat Pak Dasco, supaya bisa memberitahukan kepada aparat kepolisian. Jangan kasar terhadap rakyat,” katanya.

Dalam audiensi tersebut, Teguh juga menyoroti persoalan korupsi yang menurutnya berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat kecil. Ia menilai korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat berujung pada kebijakan yang menambah beban masyarakat.

Menurut dia, masyarakat kecil menjadi kelompok yang paling merasakan dampak ketika kondisi perekonomian dan keuangan negara terganggu akibat korupsi.

“Korupsi ini memang sebagai biang hancurnya negara, biang kesengsaraan rakyat. Kami dari desa sangat menjadi korban, yang sangat terasa,” ucapnya.

Teguh kemudian mempertanyakan tanggung jawab DPR sebagai lembaga yang memperoleh mandat dari rakyat. Ia menegaskan bahwa wakil rakyat harus memperjuangkan kesejahteraan, perlindungan, serta keberlangsungan hidup masyarakat dan generasi berikutnya.

“Kami sebagai rakyat kecil ini menyatakan, menggugat kepada wakil kami, Dewan Perwakilan Rakyat. Tanggung jawabnya terhadap kami apa? Karena jenengan itu kami amanahi untuk mewakili kami,” katanya.

Ia juga meminta anggota DPR lebih memperhatikan kelompok masyarakat rentan, terutama mereka yang penghasilannya tidak tetap dan sangat bergantung pada pekerjaan harian.

Selain itu, Teguh meminta DPR tidak mudah menyetujui kebijakan yang berpotensi menambah beban masyarakat, khususnya melalui berbagai jenis pajak dan pungutan.

“Tolong kalau ada kebijakan yang ada hubungannya dengan membebani rakyat, tolong tolak mentah-mentah. Jangan langsung ditandatangani,” tegasnya.

Teguh menegaskan AMPB akan terus memantau kinerja wakil rakyat yang telah diberi mandat oleh masyarakat. Ia berharap DPR benar-benar menjalankan fungsi representasi dengan mendengarkan, mengayomi, dan melindungi rakyat.

“Kami akan monitor dan kami minta untuk kami diayomi, dilayani di saat tertekan, dan dijamin kelangsungan hidupnya,” pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)