Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita

Abdul Mu’ti Kembalikan Kurikulum IPA, IPS dan Bahasa, Warganet: Pendidikan Tergantung Menterinya

Kenapa sih anjir pendidikan indo tuh harus tergantung menterinya, ganti menteri ganti model kurikulum, nerapinnya jg butuh waktu

Bagikan:
Tangkapan sayar Medsos X @tanyarlfes tentang Menteri Pendidikan kembalikan IPA, IPS dan Bahasa (X)
Tangkapan sayar Medsos X @tanyarlfes tentang Menteri Pendidikan kembalikan IPA, IPS dan Bahasa (X)
A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Menteri Dasar dan Pendidikan Menengah Republik Kabinet Merah Putih Prof. Abdul Mu'ti kembalikan kurikulum IPA, IPS dan Bahasa.

Hal itupun tersebar luas di media sosial (Medsos) dan menjadi viral di kalangan warganet X. 

Postingan yang diunggah @tanyarlfes ini mendapat 1,7 tayangan, seribu komentar, 4 ribu orang yang meretweet, 41 ribu suka dan seribu orang yang menyimpan postingan ini.

Baca Juga: Komisi X Minta Pemerintah Perlu Kaji Matang Usulan Pemberlakuan Kembali Jurusan di SMA

Dalam postingan tersebut, sang pemilik akun menampilkan foto Prof. Abdul Mu’ti dengan sepenggal kalimat “Menteri Kembalikan IPA, IPS dan Bahasa, Tinggalkan Kurikulum Nadiem”.

Warganet X pun banyak yang melontarkan cuitannya.

@_alexiaaaa1_

sekalian pak kembaliin sistem zonasi tp pakai nilai ujian kl mau masuk smp sma, biar otaknya pada mikir ga seenak jidat kaya sekarang ini....biar ada kerja kerasnya juga 

@irenedibacayrin

Kenapa sih anjir pendidikan indo tuh harus tergantung menterinya, ganti menteri ganti model kurikulum, nerapinnya jg butuh waktu gak yg jreng auto berubah sistemnya giliran tu sistem udah merata menterinya ganti lagi dan ntar berubah lagi sistemnya anjg

@sepiberbisik

Kurikulum nadim tuh keren di presentasi doang, realitanya? Guru bingung, murid tambah stres, output? Zonkk. Akhirnya ada yg berani rem! Balikin ipa, ips, bahasa tuh bukan mundur, tapi sadar arah. 

Baca Juga: Mendikdasmen Tak Larang Study Tour, Komisi X: Jangan Hanya Jadi Ajang Rekreasi

Edukasi bukan ajang trial error tiap ganti menteri. Anak sekolah bukan kelinci percobaan! Cukup deh drama ‘merdeka’ yg gak ngebentuk fondasi. Udh saatnya belajar bener, bukan sibuk ngisi portofolio palsu

@wynnnei

sistem labil gini, guru dituntut harus fleksibel sedangkan kesejahteraannya aja masih di kesampingkan gitu ko mau generasi emas

@detektifsejaht1

Ganti menteri ganti kebijakan...gimana mau jejeg pendidikan anak2 Indo kalo begini... Belum ganti kurikulum ganti buku pelajaran juga.... Yg bingung bukan cuma guru...orang tua Dan siswa juga ikut bingung…

@petricious

Ganti mentri ganti Kurikulum gitu2 aja, better memperbaiki kurikulum yang ada biar lebih baik kaya di negara2 maju & tingkatkan gaji para pendidik krn udh miris bgt, ini malah dibuat era mundur lagi hadehh.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfan menyoroti pemberlakuan kembali jurusan IPA, IPS dan Bahasa di Sekolah Menengah Atas. Ia memandang bahwa rencana pemberlakuan kembali sistem penjurusan tersebut perlu dikaji secara matang dan menyeluruh sebelum hal tersebut diterapkan.

“Komisi X memandang agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan evaluasi berbasis data, serta menyampaikan kajian akademik dan empiris tentunya mengenai hal urgensi dan efektivitas penjurusan sejak Kelas 10. Salah satu perhatian utama adalah pada aspek perkembangan peserta didik,” ungkapnya dalam keterangan video yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Menurutnya, di usia SMA, khususnya di Kelas 10, siswa masih berada dalam masa eksplorasi minat dan bakat. Sehingga, memberikan penjurusan sejak dini dikhawatirkan akan membatasi ruang belajar mereka, dan memaksa pilihan yang belum tentu sesuai dengan potensi jangka panjang.

“Kurikulum Merdeka yang sudah diterapkan terlebih dahulu juga menghapus penjurusan di SMA oleh Menteri Nadiem. Pada tahun ajaran 2022 yang lalu, sekitar 50 persen data Satuan Pendidikan menerapkan kurikulum Merdeka. Dan kini pada tahun ajaran 2024, tingkat penerapan kurikulum Merdeka sudah mencapai 90-95%. Artinya apa? Ini untuk SD, SMP, SMA, dan SMK," tuturnya.

Namun, kebijakan tersebut justru akan berbalik pada kebijakan untuk pemberlakuan kembali penjurusan ini. Artinya, ia menegaskan, konsistensi arah kebijakan pendidikan nasional juga harus diperhatikan. Karena perubahan yang terlalu cepat tanpa jeda transisi yang memadai akan membingungkan Satuan Pendidikan dan melemahkan proses implementasi di lapangan.

Bagaimana menurut kalian perihal kurikulum yang sudah lama hilang dan kini kembali lagi?

(Akb/nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait