Usulan Trump Ambil Alih Gaza Tuai Kecaman Para Pemimpin Dunia

Nusantaraterkini.co, MEDAN - Para pemimpin dunia mengecam usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengambil alih Jalur Gaza dan memaksa dua juta warga Palestina pindah ke negara lain serta kemudian mengubah wilayah di sepanjang Laut Mediterania itu menjadi “Riviera Timur Tengah”, pada Rabu (5/2/2025).

Para pemimpin-pemimpin dunia bereaksi terhadap usulan Trump tersebut, yang disampaikan dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih Selasa malam (4/3/2025).

Inggris, Tiongkok, Jerman, Irlandia, Rusia dan Spanyol mengatakan mereka akan terus mendukung solusi dua negara, yaitu pembentukan negara Palestina merdeka yang akan mencakup Gaza dan Tepi Barat yang diduduki berada di sebelah Israel.

Proposal “solusi dua negara” yang bertujuan untuk mengakhiri konflik dan perang Timur Tengah selama puluhan tahun itu juga telah lama menjadi landasan kebijakan AS di wilayah itu, meskipun pemerintahan Netanyahu menentangnya.

Baca Juga: Relokasi Warga Gaza Diusulkan ke Negara Lain, MPR: Itu Bentuk Ethnic Cleansing

Arab Saudi, sekutu penting Amerika yang merupakan penghasil minyak di Timur Tengah, segera menyampaikan pernyataan tajam, dengan mengatakan seruannya untuk negara merdeka Palestina adalah “posisi yang tegas, teguh dan tak tergoyahkan.”  

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese juga menegaskan dukungannya pada solusi dua negara. “Posisi Australia masih sama seperti pagi ini, tahun lalu, dan 10 tahun lalu,” tegasnya.

Netanyahu Mendukung, Palestina Menolak Tegas

Netanyahu menyampaikan dukungan atas usul Trump itu, dengan mengatakan salah satu tujuan perangnya adalah untuk memastikan agar kelompok militan Hamas tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel. Namun Trump, kata Netanyahu, “membawa masalah ini ke tingkat yang lebih tinggi.”

“Saya pikir ini adalah sesuatu yang dapat mengubah sejarah, dan upaya ini sangat bermanfaat,” tambahnya.

Saat ditanya wartawan tentang solusi dua negara, Trump tidak memberikan komitmen dukungannya. Rencananya mengenai Gaza itu “tidak dapat diartikan sebagai solusi dua negara atau solusi satu negara atau pembentukan sebuah negara lain,” katanya.

Warga Palestina dan negara-negara tetangganya menolak gagasan Trump. Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengundang PBB untuk “melindungi rakyat Palestina dan hak-hak mereka yang tidak dapat dicabut,” dan menegaskan bahwa apa yang ingin dilakukan Trump adalah “pelanggaran serius terhadap hukum internasional.”

Baca Juga: Wakil Ketua MPR RI: Indonesia Harus Tolak Ide Trump Relokasi Warga Gaza

Hamas mengatakan usulan Trump di Gaza adalah “resep untuk menciptakan kekacauan dan ketegangan di wilayah itu. Alih-alih meminta pertanggungjawaban Zionis atas kejahatan genosida dan pengungsian, mereka malah diberi ketidakseimbangan, bukan dihukum.”

Mesir, Yordania Tolak Usul Relokasi Warga Gaza ke Negara Mereka

Bahkan sebelum Trump mengumpulkan kepemilikan AS atas Gaza, Mesir dan Yordania dalam beberapa hari terakhir telah menolak usulannya agar penduduk Palestina di Gaza direlokasi ke negara mereka. Kementerian Luar Negeri Mesir menekankan perlunya pembangunan kembali di Gaza “tanpa memindahkan warga Palestina keluar dari Jalur Gaza.”

Kepala Komisioner Tinggi PBB Urusan Hak Asasi Manusia Volker Turk pada hari Rabu (5/2/2025) mengatakan mendeportasi orang-orang dari Gaza yang dijajah Israel adalah tindakan ilegal.

“Hak untuk menentukan nasib sendiri adalah prinsip dasar hukum internasional dan harus dilindungi oleh semua negara, seperti yang baru-baru ini digarisbawahi oleh Mahkamah Internasional...Setiap pemindahan paksa atau deportasi orang dari wilayah pendudukan sangat dilarang,” tegasnya.

Belakangan, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan dalam pidatonya bahwa “dalam mencari solusi, kami tidak boleh menerima masalah. Sangat penting untuk tetap setia pada landasan hukum internasional. Penting untuk menghindari segala bentuk pembersihan etnis.”  

Namun dalam konferensi pers bersama Netanyahu Selasa malam, Trump mengatakan Raja Yordania Abdullah dan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi akan menyetujui gagasannya untuk mendeportasi warga Palestina dari Gaza; dan menilai kedua negara akan “membuka hati mereka dan akan memberi kami lahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan hal ini, sehingga masyarakat dapat hidup harmonis dan damai.”

Baca Juga: Trump Berencana Relokasikan Jutaan Warga Gaza ke Indonesia

Usulan Trump mengenai Gaza adalah pernyataan kebijakan besar pertamanya di Timur Tengah sejak menjabat untuk masa jabatan empat tahun kedua pada 20 Januari lalu. Trump mengatakan dia berencana membangun sebuah resor di tepi Mediterania di mana masyarakat internasional dapat hidup harmonis.

Trump Usulkan Warga Gaza Dimukimkan 'Secara Permanen' di Lokasi Lain

Hanya tinggal puing bangunan yang tampak di sebagian besar Gaza, wilayah di pesisir pantai itu, setelah serangkaian pemboman Israel yang membunuh lebih dari 47.500 warga Palestina, yang lebih dari separuhnya adalah perempuan dan anak-anak. Militer Israel mengatakan di antara korban tewas yang didata oleh Kementerian Kesehatan Palestina itu, terdapat 17.000 militan Hamas. 

Usulan Trump tentang Gaza muncul di tengah pelaksanaan gencatan senjata selama enam minggu untuk menghentikan pertempuran yang berawal pada 7 Oktober 2023, ketika Hamas menyerang bagian selatan Israel, mengorbankan 1.200 orang dan menyandera 250 orang lainnya.

Baca Juga: Lama Berseteru, Israel dan Hamas Akhirnya Sepakat Gencatan Senjata

Sejak pelaksanaan gencatan senjata pada 19 Januari lalu, Komite Palang Merah Internasional (ICRC) telah memulangkan 18 sandera Israel dan 583 Tahanan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, ICRC mengingatkan pihak-pihak yang terlibat untuk memastikan bahwa seluruh sandera dan tahanan pemula dengan cara yang aman dan terlindungi.

Hingga 5 Februari ini, masih ada sekitar 79 warga Israel dan warga asing lainnya yang disandera Hamas, termasuk yang sudah dinyatakan meninggal namun mayatnya masih ditahan di Gaza.

Menurut data Israel Prison Service (IPS) kepada Hamoked, LSM yang fokus pada hak asasi manusia di Israel, hingga bulan Januari lalu terdapat 9.846 warga Palestina di tahanan-tahanan Israel. Jumlah tersebut mencakup 1.734 orang tahanan yang sudah dijatuhi vonis hukuman penjara, 2.941 orang tahanan yang menunggu sidang pengadilan, 3.369 orang tahanan administratif yang ditahan tanpa sidang pengadilan, dan 1.802 orang yang ditahan dalam status “kombatan yang melanggar hukum.” Angka-angka itu tidak mencakup warga Palestina dari Gaza yang ditahan militer Israel sejak 7 Oktober 2023.

(Zie/Nusantaraterkini.co)

Sumber: VOA