Unjuk Rasa di Sumut Dituding Penuh Kekerasan, Cipayung Plus Minta Copot Kapolri dan Kapolda Sumut

Kami juga meminta Kapolda Sumut untuk dicopot karena tidak mampu memimpin pasukan sehingga tindakan kekerasan terjadi saat aksi

Sabtu, 30 Agustus 2025 - 00:28 WIB

Kelompok Cipayung Plus Sumut saat menggelar konferensi pers terkait dugaan kekerasan polisi selama unjuk rasa yang terjadi, di Kantor PW Al-Washliyah Sumut, Jumat (29/8/2025) malam. Mereka meminta pemerintah segera mencopot Kapolri dan Kapolda Sumut dari jabatan mereka. (Foto: Junaidin Zai/Nusantaraterkini.co)

A A

Nusantaraterkini.co, MEDAN - Massa aksi dari kelompok Cipayung Plus Sumatera Utara (Sumut), meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto dari jabatannya. Mereka menilai jika Listyo dan Whisnu tidak mampu mengatur para bawahannya.

“Melihat fenomena yang terjadi di Sumatera Utara (Sumut) khususnya di Kota Medan mulai dari tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian,” ucap Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Sumut, Sintong Sinaga saat melakukan konferensi pers, di Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Medan Kota, pada Jumat (29/8/2025).

Mereka juga mengaku, saat aksi unjuk rasa yang mereka lakukan di depan Gedung DPRD Sumut, pada Selasa (26/8/2025) lalu, sebanyak 20 orang peserta aksi Cipayung Plus Sumut, diduga menjadi korban tindak kekerasan polisi.

“Yang mengalami luka-luka berat itu ada dua orang saja,” ucap Sintong.

Atas kondisi tersebut, Cipayung plus juga meminta Kapolri untuk mencopot Kapolda Sumut, Irjen Pol Wishnu Hermawan Februanto. Karena dianggap tidak mampu mengendalikan pasukannya.

“Kami juga meminta Kapolda Sumut untuk dicopot karena tidak mampu memimpin pasukan sehingga tindakan kekerasan terjadi saat aksi,” ucap Agung Prabowo, Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumut.

Selanjutnya, mereka juga meminta Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Republik Indonesia untuk bekerja atas dugaan kekerasan polisi selama aksi unjuk rasa di sejumlah titik wilayah di Indonesia.

“KemenHAM harus bekerja di sini kami melihat dari Medan hingga se-Indonesia untuk turun. Karena masyarakat juga sudah ada yang tewas seperti Ojol dan juga mahasiswa yang dipukul,” kata Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumut, Yusril Mahendra.