Tragedi Longsor Sampah Bantargebang, Eddy Soeparno Kritik Lambannya Penanganan Krisis Nasional

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Tragedi longsor sampah di TPST Bantargebang, Kota Bekasi, yang menewaskan empat pekerja kembali menampar wajah pengelolaan sampah nasional.

Peristiwa ini bukan sekadar kecelakaan kerja, tetapi mencerminkan kegagalan sistemik negara dalam menangani krisis sampah yang selama bertahun-tahun dibiarkan menumpuk.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno, menyebut insiden tersebut sebagai alarm keras bagi pemerintah dan seluruh pemangku kebijakan. Ia menegaskan keselamatan pekerja dan warga sekitar seharusnya menjadi prioritas utama, bukan sekadar catatan setelah bencana terjadi.

“Peristiwa ini menunjukkan persoalan sampah sudah berada pada tahap yang sangat serius. Kita tidak bisa lagi menunda penanganannya,” tegasnya, Selasa (10/3/2026).

Data menunjukkan Indonesia memproduksi sekitar 56 juta ton sampah setiap tahun, namun hanya sekitar 40 persen yang benar-benar dikelola dengan baik. Sisanya berakhir di tempat pembuangan terbuka, sungai, atau menumpuk menjadi gunungan raksasa seperti yang terjadi di Bantargebang.

Di lokasi tersebut, tinggi timbunan sampah bahkan telah mencapai setara gedung 16 hingga 17 lantai. Kondisi ini memperlihatkan betapa pengelolaan sampah selama ini berjalan tanpa perencanaan jangka panjang yang serius.

Situasi ini juga menjadi ujian awal bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang telah mengeluarkan Perpres Nomor 109 Tahun 2025 tentang pengolahan sampah menjadi energi melalui PSEL (Pembangkit Sampah Energi Listrik).

Kebijakan tersebut digadang-gadang sebagai solusi strategis untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir.

Namun problemnya, pembangunan PSEL tidak bisa langsung menjawab krisis yang sudah mendesak. Infrastruktur ini diperkirakan baru dapat beroperasi dalam waktu 18 bulan hingga dua tahun. Artinya, selama masa transisi itu, gunungan sampah tetap akan terus bertambah.

Di titik inilah kritik mulai mengemuka: kebijakan besar kerap lahir terlambat, sementara penanganan lapangan berjalan tanpa strategi darurat yang jelas.

Eddy menilai pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan proyek jangka panjang. Langkah cepat harus segera dilakukan, termasuk menyediakan lahan penampungan sementara agar tumpukan di Bantargebang tidak semakin membahayakan pekerja dan masyarakat sekitar.

Selain itu, ia menekankan pentingnya penanganan dari hulu, yakni perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Edukasi pemilahan sampah, penguatan bank sampah, serta sistem daur ulang harus diperluas secara serius.

"Namun tanpa penegakan hukum yang tegas, berbagai program tersebut dikhawatirkan hanya menjadi slogan kebijakan. Praktik pembuangan sampah ilegal, pengelolaan yang tidak sesuai standar, hingga lemahnya pengawasan pemerintah daerah masih menjadi masalah kronis," tandasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)