Sekjen Demokrat: Pembahasan UU Pemilu Masih Tahap Informal

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyatakan bahwa pembahasan terkait revisi Undang-Undang Pemilu hingga kini masih bersifat informal dan belum memasuki tahap resmi di parlemen.

Menurutnya, komunikasi antarpartai politik memang sudah mulai terjalin untuk membahas sejumlah isu krusial dalam sistem kepemiluan. Namun, keputusan final tetap menunggu proses formal melalui mekanisme legislatif.

“Secara formal memang belum dibahas, tetapi secara informal komunikasi sudah berjalan. Ada berbagai pandangan yang berkembang, mulai dari ambang batas parlemen 4 persen hingga 6 persen,” ujar Herman, Sabtu (18/4/2026).

Selain ambang batas parlemen, wacana lain yang turut dibicarakan adalah penentuan besaran daerah pemilihan (dapil). 

Beberapa opsi yang mencuat antara lain 4–8 kursi, 4–9 kursi, hingga tetap pada skema 4–10 kursi per dapil. 

Ia menegaskan bahwa seluruh opsi tersebut nantinya akan diputuskan secara resmi oleh fraksi-fraksi di DPR melalui pembahasan di panitia khusus (pansus) atau badan legislasi.

Herman menilai, waktu menuju Pemilu 2029 masih cukup panjang, sehingga pembahasan dapat dilakukan secara matang.

Ia mengingatkan bahwa tahapan pemilu biasanya dimulai sekitar satu setengah tahun sebelum hari pemungutan suara, sehingga persiapan ideal sudah harus dimulai paling lambat pada 2027.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya segera memulai proses rekrutmen penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

Menurutnya, integritas dan kapasitas penyelenggara menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik.

“Penyelenggara ini sangat penting. Integritas, kapabilitas, dan kapasitasnya harus mumpuni agar mendapat kepercayaan dari semua pihak,” katanya.

Ia juga menyoroti substansi utama dalam revisi UU Pemilu yang harus mengedepankan efisiensi anggaran, efektivitas pelaksanaan, serta rasa keadilan bagi seluruh peserta, termasuk kelompok masyarakat menengah ke bawah.

Herman menambahkan, terdapat sekitar lima hingga enam isu pokok yang akan menjadi fokus dalam pembahasan UU Pemilu ke depan. Ia berharap regulasi yang dihasilkan nantinya mampu mengakomodasi berbagai kepentingan secara adil dan proporsional.

“Undang-undang ini harus mencerminkan keadilan dan mampu mengakomodasi semua pihak. Itu yang paling penting,” pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)