Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026, Komisi III DPR Kejar Waktu Efektif

Pembahasan RUU Perampasan Aset ditargetkan rampung dan disahkan paling lambat Desember 2026 oleh DPR RI

Bagikan:
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat diwawancarai. Dia  menyampaikan keterangan terkait percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2026). (Foto: istimewa)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat diwawancarai. Dia menyampaikan keterangan terkait percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2026). (Foto: istimewa)
A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Komisi III terus mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Ketua RI Habiburokhman memastikan regulasi tersebut ditargetkan rampung dan disahkan paling lambat dalam rapat paripurna DPR RI pada Desember 2026.

Habiburokhman mengatakan, jika dihitung berdasarkan waktu efektif masa sidang setelah dikurangi masa reses, Komisi III DPR RI memiliki waktu sekitar delapan minggu untuk menuntaskan seluruh tahapan pembahasan .

“Jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR, setelah dipotong masa reses berarti pembahasan ini cuma membutuhkan waktu sekitar delapan minggu lagi,” kata Habiburokhman, Selasa (25/8/2026).

Dalam kurun waktu tersebut, Komisi III akan menjalani sejumlah tahapan, mulai dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menyerap aspirasi masyarakat, harmonisasi, rapat kerja bersama pemerintah, pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), hingga pengambilan keputusan tingkat pertama.

Setelah seluruh tahapan tersebut rampung, RUU Perampasan Aset akan dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan pengesahan tingkat kedua pada Desember 2026.

Habiburokhman menambahkan, proses penyerapan aspirasi masyarakat sejauh ini telah dilakukan secara intensif. Komisi III disebut telah menggelar 35 kali RDPU, melakukan tiga kunjungan kerja ke daerah, serta menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat.

Menurut dia, masyarakat yang masih ingin memberikan masukan terhadap RUU tersebut dapat menyampaikannya dalam bentuk konsep atau dokumen tertulis mengingat waktu pembahasan yang tersisa semakin terbatas.

“Karena waktu tersisa sudah tidak terlalu lama lagi, jika masih ada masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya bisa dilakukan dengan menyerahkan konsep secara tertulis,” ujarnya.

Habiburokhman menilai penyerapan aspirasi yang dilakukan DPR sudah mendekati tahap maksimal. Hal itu karena pandangan masyarakat terhadap RUU Perampasan Aset telah terpetakan dan menunjukkan adanya sejumlah kelompok pendapat yang berbeda.

“Upaya penyerapan aspirasi tersebut sudah mendekati maksimal, karena peta pendapat masyarakat sudah terfragmentasi,” katanya.

Meski demikian, ia menyebut mayoritas masyarakat mendukung pembentukan RUU Perampasan Aset. Di sisi lain, masyarakat juga menginginkan agar regulasi tersebut disusun secara cermat sehingga tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

“Sebagian besar masyarakat sangat mendukung pembentukan RUU Perampasan Aset dan sebagian besar masyarakat juga mendukung agar RUU Perampasan Aset disusun secara cermat sehingga menghilangkan potensi korupsi dalam pemberantasan korupsi berupa penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum,” pungkas Habiburokhman.

(LS/Nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait

Berita Terbaru