RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026, Komisi III DPR Kejar Waktu Efektif
Pembahasan RUU Perampasan Aset ditargetkan rampung dan disahkan paling lambat Desember 2026 oleh DPR RI
Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Komisi III DPR RI terus mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan regulasi tersebut ditargetkan rampung dan disahkan paling lambat dalam rapat paripurna DPR RI pada Desember 2026.
Habiburokhman mengatakan, jika dihitung berdasarkan waktu efektif masa sidang setelah dikurangi masa reses, Komisi III DPR RI memiliki waktu sekitar delapan minggu untuk menuntaskan seluruh tahapan pembahasan RUU Perampasan Aset.
“Jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR, setelah dipotong masa reses berarti pembahasan RUU Perampasan Aset ini cuma membutuhkan waktu sekitar delapan minggu lagi,” kata Habiburokhman, Selasa (25/8/2026).
Dalam kurun waktu tersebut, Komisi III akan menjalani sejumlah tahapan, mulai dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menyerap aspirasi masyarakat, harmonisasi, rapat kerja bersama pemerintah, pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), hingga pengambilan keputusan tingkat pertama.
Setelah seluruh tahapan tersebut rampung, RUU Perampasan Aset akan dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan pengesahan tingkat kedua pada Desember 2026.
Habiburokhman menambahkan, proses penyerapan aspirasi masyarakat sejauh ini telah dilakukan secara intensif. Komisi III disebut telah menggelar 35 kali RDPU, melakukan tiga kunjungan kerja ke daerah, serta menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat.
Menurut dia, masyarakat yang masih ingin memberikan masukan terhadap RUU tersebut dapat menyampaikannya dalam bentuk konsep atau dokumen tertulis mengingat waktu pembahasan yang tersisa semakin terbatas.
“Karena waktu tersisa sudah tidak terlalu lama lagi, jika masih ada masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya bisa dilakukan dengan menyerahkan konsep secara tertulis,” ujarnya.
Habiburokhman menilai penyerapan aspirasi yang dilakukan DPR sudah mendekati tahap maksimal. Hal itu karena pandangan masyarakat terhadap RUU Perampasan Aset telah terpetakan dan menunjukkan adanya sejumlah kelompok pendapat yang berbeda.
“Upaya penyerapan aspirasi tersebut sudah mendekati maksimal, karena peta pendapat masyarakat sudah terfragmentasi,” katanya.
Meski demikian, ia menyebut mayoritas masyarakat mendukung pembentukan RUU Perampasan Aset. Di sisi lain, masyarakat juga menginginkan agar regulasi tersebut disusun secara cermat sehingga tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
“Sebagian besar masyarakat sangat mendukung pembentukan RUU Perampasan Aset dan sebagian besar masyarakat juga mendukung agar RUU Perampasan Aset disusun secara cermat sehingga menghilangkan potensi korupsi dalam pemberantasan korupsi berupa penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum,” pungkas Habiburokhman.
(LS/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
SUMUTSiap-siap Liburan! Tiket Kereta Api Nataru di Sumut Resmi Dijual hingga 1 Januari 2027
Rozie Winata·8 menit yang lalu -
INTERNASIONALPrabowo Dorong Kerja Sama ASEAN-India Atasi Krisis Kesehatan dan Bencana
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu -
EKONOMIKejar Target Rp90 Triliun, Izin Usaha di Kaltim Tak Bisa Lagi Menggantung
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALKekerasan Seksual, Restitusi Kasus Eks Plt Kepsek Balikpapan Dinilai Tak Sebanding
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALDidakwa Selundupkan 1.190 Pil Ekstasi, WNA Belanda Dituntut Penjara Seumur Hidup
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu -
NEWSJelang Nataru, Hutama Karya Siagakan 3.865 Personel dan 518 Armada Layanan Jalan Tol
Herman Saleh Harahap·7 jam yang lalu -
KOTA MEDANTemui Bobby, Rico Waas Bahas Sinkronisasi Pembangunan Daerah
Herman Saleh Harahap·7 jam yang lalu -
NEWSTersangka Korupsi ATR/BPN Fahd A Rafiq Klaim Beri Dana Rp70 Miliar ke NU
Herman Saleh Harahap·7 jam yang lalu -
SUMUTGubernur Bobby Minta Kabupaten/Kota Percepat Regulasi BRT Mebidang
Herman Saleh Harahap·8 jam yang lalu -
POLITIKPemkab dan DPRD Pasaman Sepakati Ranperda Perangkat Daerah
Herman Saleh Harahap·8 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
