Polisi Kembali Limpahkan Berka 3 Tersangka Dugaan Korupsi PPPK Langkat, LBH Desak Jaksa Segera P21
Dirkrimsus Polda Sumut telah melimpahkan kembali berkas ketiga tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi seleksi PPPK Langkat tahun 2023.
Nusantaraterkini.co, LANGKAT - Dirkrimsus Polda Sumut telah melimpahkan kembali berkas ketiga tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi seleksi PPPK Langkat tahun 2023 ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) pada 16 Desember 2024.
Pelimpahan ini dilakukan usai eks Plt Bupati Langkat, Syah Afandin dimintai keterangan tambahan oleh penyidik Dirkrimsus Polda Sumut beberapa hari yang lalu.
Keterangan tambahan terhadap Syah Afandin terkait melengkapi berkas tiga tersangka, yaitu Kadis Pendidikan Langkat, Saiful Abdi, Kepala BKD, Eka Depari, dan Kasi Kesiswaan Disdik Langkat, Alexander.
Sebelumnya Kejatisu mengembalikan berkas ketiga Tersangka ke Polda Sumut (P19) guna melengkapi petunjuk Jaksa.
Hal tersebut disampaikan langsung Kepala Seksi Penarangan Hukum (Kasi Penkum) Kejatisu, Adre Ginting.
Kejatisu melalui Kasi Penkum meminta penyidik Polda Sumut segera memenuhi petunjuk jaksa, agar berkas perkara ketiga tersangka tersebut dapat dinyatakan lengkap(P21).
Menyikapi hal tersebut Direktur LBH Medan, Irvan Saputra selaku kuasa hukum ratusan guru honorer Langkat yang menjadi korban seleksi PPPK tahun 2023, mendesak Kejatisu untuk segera menyatakan lengkap berkas tiga tersangka (P21).
"Sebagaimana amanat pasal 138 KUHAP, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memiliki waktu 7 hari untuk menyatakan berkas tersebut Lengkap (P21), pasca menerima pelimpahan berkas dari Polda Sumut," ujar Irvan, Sabtu (21/12/2024).
Sebagai Lembaga yang konsern terhadap penegakan hukum dan HAM, LBH Medan mendesak agar tiga Tersangka segera ditahan dan diadili.
Diketahui, dugaan tindak pidana korupsi PPPK Langkat telah melanggar Pasal 28 UUD 1945, UU HAM, DUHAM, ICCPR dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Serta melanggar UU Tipikor. (rsy/nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
SUMUTKAI Sumut Pastikan Keandalan Sarana untuk Perjalanan Aman saat Nataru
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
KESEHATANRS Adam Malik Perkuat Layanan Merata dan Berkualitas di HKN ke-62
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
-
NEWSYusril Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan Saat Prabowo ke Luar Negeri
Herman Saleh Harahap·9 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolri Tetapkan Lima Tersangka Kasus Eksploitasi ART di Arab Saudi
Herman Saleh Harahap·9 jam yang lalu -
EKONOMIDubes Kazakhstan Sambangi BPP KAPMI Bahas Peluang Investasi dan Perdagangan
Herman Saleh Harahap·10 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPTUN Jakarta Gugurkan Gugatan Suket Gibran dan Hentikan Sidang
Herman Saleh Harahap·11 jam yang lalu -
NASIONALGibran Tegaskan Pengunduran Diri sebagai Wapres Tidak Terkait Ijazah
Herman Saleh Harahap·11 jam yang lalu -
PENDIDIKANRico Waas Minta Hasil Riset Menjadi Solusi bagi Masyarakat
Herman Saleh Harahap·11 jam yang lalu -
Semua berita sudah ditampilkan
