Polemik Keluarga Pasien dan RS Muhammadiyah Medan, Operasi Pengangkatan Rahim Diduga Tanpa Persetujuan

Nusantaraterkini.co, MEDAN – Dugaan malapraktik medis mencuat di Kota Medan setelah seorang pasien bernama Mimi Maisyarah (48) mengaku rahimnya diangkat tanpa persetujuan yang jelas dari dirinya maupun keluarga.

Peristiwa ini bermula saat Mimi mengalami keluhan kesehatan dan menjalani pemeriksaan di Klinik Citra Bakti sebanyak dua kali. Karena keterbatasan tenaga medis spesialis, ia kemudian dirujuk ke RS Muhammadiyah Sumatera Utara untuk penanganan lanjutan.

Pada 13 Januari 2026, Mimi didiagnosis menderita miom uteri atau tumor jinak pada dinding rahim. Saat itu, ia hanya diberikan pengobatan tanpa tindakan operasi.

Sebulan kemudian, tepatnya 13 Februari 2026, Mimi kembali ke rumah sakit karena kondisi yang tak kunjung membaik. Dokter kemudian menyarankan tindakan operasi karena ditemukan adanya cairan yang keluar dari area rahim.

Operasi pun dilakukan pada 20 Februari 2026 dengan durasi sekitar 3,5 jam. Usai tindakan, pihak keluarga mengaku hanya diberitahu bahwa miom telah diangkat.

Namun, kondisi Mimi tidak sepenuhnya pulih. Pada 26 Februari 2026, muncul infeksi berupa nanah di bekas luka operasi. Ia sempat menjalani perawatan selama lima hari, tetapi keluhan tersebut tidak juga membaik.

Hingga akhirnya, pada 13 April 2026, Mimi memutuskan untuk berobat ke Rumah Sakit Haji Medan. Di sanalah fakta mengejutkan terungkap. Berdasarkan hasil pemeriksaan Patologi Anatomi (PA), diketahui bahwa rahim Mimi telah diangkat.

Pengakuan ini membuat Mimi terkejut karena sebelumnya ia mengaku tidak pernah mendapatkan penjelasan bahwa rahimnya ikut diangkat saat operasi.

“Saya tidak pernah diberitahu kalau rahim saya diangkat. Dokter sebelumnya hanya bilang miom saja yang dioperasi,” ungkap Mimi.

Ia juga menyoroti proses persetujuan tindakan medis yang dinilai tidak transparan. Menurutnya, pihak keluarga diminta menandatangani dokumen tanpa diberi kesempatan membaca secara menyeluruh.

“Langsung diminta tanda tangan, tidak dijelaskan secara rinci. Anak saya juga tidak sempat membaca karena situasi saat itu terkesan mendesak,” katanya.

Kuasa hukum Mimi, Ojahan Sinurat, menilai ada indikasi malapraktik dalam kasus ini, baik dari sisi tindakan medis maupun komunikasi kepada pasien dan keluarga. Ia telah melayangkan somasi dan berencana membawa perkara ini ke ranah hukum jika tidak ada klarifikasi resmi dari pihak rumah sakit.

Menurutnya, dokumen PA menunjukkan adanya pengangkatan rahim, yang seharusnya menjadi bagian dari tindakan medis yang wajib disetujui secara sadar oleh pasien.

Di sisi lain, pihak RS Muhammadiyah Sumatera Utara membantah tuduhan tersebut. Kepala Bagian Umum, Ibrahim Nainggolan, menyatakan bahwa seluruh tindakan medis telah dilakukan sesuai prosedur dan berdasarkan persetujuan keluarga.

Ia menjelaskan bahwa sejak awal, dokter telah memberikan edukasi mengenai kondisi pasien yang memerlukan tindakan operasi, termasuk kemungkinan pengangkatan rahim.

“Dokumen persetujuan telah ditandatangani oleh keluarga. Artinya, tindakan dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan,” ujarnya.

Terkait infeksi pascaoperasi, pihak rumah sakit menegaskan telah melakukan penanganan sesuai standar medis, seperti pembersihan luka dan perawatan rutin.

Saat ini, pihak rumah sakit masih mempelajari somasi yang diajukan dan berjanji akan memberikan penjelasan resmi dalam waktu dekat.

Kasus ini pun menjadi sorotan publik, terutama terkait pentingnya transparansi dalam tindakan medis dan hak pasien untuk mendapatkan informasi yang jelas sebelum menjalani prosedur operasi.

(Dra/nusantaraterkini.co).