Petinggi BNPB Terseret OTT KPK, Fernando Emas: Tak Punya Hati Nurani

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, mendesak hakim menjatuhkan hukuman maksimal terhadap pelaku dugaan korupsi dana penanggulangan bencana di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 

Ia menilai korupsi dana bencana merupakan kejahatan luar biasa karena berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat.

Fernando menegaskan, penyelewengan dana penanggulangan bencana dapat menghambat penanganan bencana dan membuat upaya pemulihan tidak berjalan optimal. Padahal, dana tersebut seharusnya digunakan untuk melindungi masyarakat yang terdampak bencana.

“Akibat dana penanggulangan bencana dikorupsi, penanganan bencana menjadi tidak maksimal dan tidak segera bisa teratasi. Seperti penanggulangan kebakaran hutan yang sampai saat ini belum tuntas,” kata Fernando kepada Nusantaraterkini.co, Rabu (14/10/2026).

Ia mengaku prihatin atas dugaan korupsi yang melibatkan petinggi BNPB. Menurutnya, tindakan tersebut menunjukkan minimnya kepedulian terhadap masyarakat yang tengah menghadapi ancaman bencana.

“Sangat miris sekali melihat dana penanggulangan bencana masih dikorupsi oleh petinggi BNPB. Sangat tidak memiliki hati nurani,” ujarnya.

Fernando juga meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan pembenahan menyeluruh di lingkungan BNPB untuk mencegah terulangnya praktik korupsi. 

Ia mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang rawan bencana sehingga pengelolaan anggaran kebencanaan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Menurut Fernando, berulangnya kasus korupsi di pemerintahan Prabowo berpotensi memperburuk kepercayaan publik terhadap pemerintah. Terlebih, pemberantasan korupsi menjadi salah satu janji prioritas Prabowo saat Pemilihan Presiden 2024.

“Praktik korupsi yang terus berulang pada pemerintahan Prabowo Subianto tentu akan memberikan dampak buruk dan semakin menurunkan tingkat kepercayaan publik,” katanya.

Ia menilai, kondisi tersebut juga perlu menjadi perhatian pemerintah, terutama dalam upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemberantasan korupsi.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Sekretaris Utama BNPB Rustian bersama 13 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), Selasa (13/10/2026).

Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk penanggulangan bencana.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dari 14 orang yang diamankan, sejumlah pihak berasal dari internal BNPB, termasuk pejabat pembuat komitmen (PPK), serta pihak swasta.

“Di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan Sekretaris Utama atau Sestama, PPK, dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta,” kata Budi.

Dalam operasi tersebut, tim KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp1,4 miliar dan logam mulia.

“Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar Rp1,4 miliar,” ujar Budi.

(LS/Nusantaraterkini.co)