Pemprov Sumut Fokus Pulihkan Trauma Anak Korban Keracunan, Psikiater hingga DP3A Dilibatkan

Nusantaraterkini.co, MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mulai menggeser fokus penanganan anak-anak korban kasus keracunan dari pemeriksaan fisik menuju pemulihan kondisi psikologis.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution mengatakan, kondisi fisik para korban kini bukan lagi menjadi satu-satunya perhatian. Tim medis mulai memantau dampak psikologis yang muncul setelah insiden keracunan tersebut.

"Bukan lagi bicara tentang medisnya, perutnya diperiksa, badannya diperiksa, bukan itu lagi, tapi lebih ke psikologinya," ujar Bobby, Jumat (11/9/2026).

Menurut Bobby, trauma berpotensi dialami tidak hanya oleh anak yang mengalami keracunan, tetapi juga siswa yang menyaksikan langsung kondisi teman-temannya ketika mengalami gejala.

Karena itu, pihak rumah sakit telah melibatkan psikiater untuk melakukan pemeriksaan dan observasi terhadap kondisi kejiwaan para korban.

Pemprov Sumut juga menggandeng Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk memperkuat pendampingan. Kepala DP3A Sumut, Dwi, telah diminta turun langsung memberikan pendampingan kepada anak-anak yang terdampak.

Bobby mengatakan, tingkat trauma para korban belum dapat disimpulkan. Tim medis dan psikiater masih membutuhkan waktu untuk memastikan apakah kondisi yang dialami masuk kategori trauma ringan, sedang, atau berat.

"Kami kemarin diminta sama pihak rumah sakit dan juga psikiaternya, 'Pak, kasih kami waktu dua hari untuk menentukan apakah ini memang traumanya, apakah trauma ringan, trauma sedang, atau trauma berat.' Ini yang hari ini masih kita tunggu," kata Bobby.

Di sisi lain, Pemprov Sumut memastikan siswa yang masih menjalani pemulihan tetap mendapatkan hak pendidikannya.

Bagi siswa SMK maupun korban lainnya yang masih mengalami keluhan seperti pusing dan sakit perut, sekolah memberikan kelonggaran untuk tidak mengikuti kegiatan belajar sementara waktu. Ketidakhadiran mereka juga tidak akan dicatat sebagai absen.

Kebijakan tersebut telah dikoordinasikan dengan pihak sekolah agar siswa yang masih dalam masa pemulihan dapat mengikuti pembelajaran susulan dan tidak kehilangan hak akademiknya.

Dengan langkah tersebut, Pemprov Sumut berharap proses pemulihan korban tidak hanya berhenti pada kondisi fisik, tetapi juga memastikan anak-anak kembali merasa aman dan dapat menjalani aktivitas sekolah secara normal.

(Cw3/Nusantaraterkini.co)