Otomatis
Mode Gelap
Mode Terang

Pemerintah Tak Akan Otak Atik Dana BOS untuk Makan Siang Gratis

Editor:  Annisa
Reporter: Shakira
WhatsApp LogoTemukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Petugas mempersiapkan makan siang pada kegiatan simulasi program makan siang gratis untuk siswa di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (29/2/2024). (Foto: Kompas.com/Priyombodo)

Nusantaraterkini.co - Tenaga Ahli Kemenko Perekonomian untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Ahmed Zaki Iskandar menegaskan program makan siang gratis tidak akan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional siswa.

"(Program makan siang gratis) tidak mengotak-atik BOS reguler yang sekarang berjalan," kata dia, ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat, (8/3/2024), dikutip dari Kompas.com.

Zaki menjelaskan, maraknya wacana mengenai penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis merupakan usulan dari pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, yang sebelumnya telah melakukan simulasi makan siang gratis.

Dengan mempertimbangkan mekanisme penyaluran dana BOS yang sesuai dengan pelaksanaan program makan siang gratis untuk siswa sekolah itulah penyebab usulan tersebut disampaikan.

"Karena fokusnya di sekolah bukan di rumah, jadi apa pun nanti ada usulan lagi yang sebelumnya melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) yang dikirim ke kabupaten atau kota kemudian dari kabupaten atau kota dikirim ke sekolah-sekolah, tapi yang diusulkan oleh Kabupaten Tangerang adalah melalui skema BOS," tutur Zaki.

Dengan demikian, jika nantinya pemerintah memang akan menggunakan instrumen dana BOS untuk program makan siang gratis, maka akan terdapat tambahan anggaran dan pelaksanaannya dilakukan melalui BOS tambahan. 

"Jadi ini BOS tambahan," katanya. Namun demikian, Zaki bilang, pemerintah sampai saat ini masih menerima masukan dari berbagai pihak yang menjalankan simulasi makan siang gratis terkait alokasi anggaran program tersebut.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, hingga saat ini, pemerintah belum membahas secara rinci terkait alokasi anggaran program-program yang akan dijalankan pemerintahan mendatang.

"Nanti baru bahas di dalam APBN sesudah ada keputusan dari pada KPU siapa pemerintah yang akan datang. Jadi kita kan selalu sebut pemernitah yang akan datang karena pengguna APBN 2025 pemerintah yang akan datang," ucapnya.

(Ann/Nusantaraterkini.co)
Sumber: Kompas.com

Advertising

Iklan