Organisasi Pers di Kota Medan Sepakat Tolak RUU Penyiaran, Sesalkan Diusulkan Komisi I
kita melaksanakan aksi di mana kita sangat menyayangkan RUU Penyiaran yang terbaru
Nusantaraterkini.co, MEDAN - Organisasi pers di Kota Medan yang tergabung dalam Jurnalis Anti Pembungkaman melaksanakan aksi penolakan draf Revisi UU Penyiaran di depan kantor DPRD Sumatra Utara, Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (21/5/2024).
Organisasi pers dari unsur Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumut, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan menyatakan menolak Draf Revisi Undang-Undang (RUU) No.32 Tahun 2022 Tentang Penyiaran.
"Hari ini kita gabungan dari Jurnalis Anti Pembungkaman yang ada di Sumatra Utara kita melaksanakan aksi di mana kita sangat menyayangkan RUU Penyiaran yang terbaru," ujar Ketua IJTI Sumut Tuti Alawiyah Lubis.
Tuti menyoroti khususnya pasal tentang jurnalisme investigasi. Di mana Pasal 50B, ayat 2, huruf c, yang mengusulkan pelarangan langsung terhadap siaran jurnalisme investigasi eksklusif.
"Yang kita sayangkan itu keluar dari Komisi I yang membidangi bidang itu dan salah satu dari mereka adalah mantan jurnalis di mana mereka juga bekerja seperti halnya kita," katanya.
Tuti menuturkan, dengan adanya pembatasan-pembatasan dalam RUU Penyiaran, akan mempengaruhi terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi.
"Aturan-aturan yang akan dibuat itu mempengaruhi profesi atau pekerjaan kita juga terhadap bagaimana akses masyarakat mendapatkan informasi. Jadi semua di sini sepakat berinisiasi berkumpul karena kami menolak RUU Penyiaran," pungkasnya.
Diketahui, Draf Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penyiaran, sedang bergulir di badan legislasi DPR RI menjadi sorotan. Hal ini lantaran terdapat beberapa pasal kontroversi.
Seperti pelarangan jurnalisme investigasi. Pelarangan itu ada dalam Pasal 50B ayat (2) draf RUU Penyiaran terbaru atau versi Maret 2024.
Kemudian, pada Pasal 50B ayat (3) diatur mengenai sanksi apabila melanggar aturan pada ayat (2) tersebut, mulai dari teguran tertulis, pemindahan jam tayang, pengurangan durasi isi siaran dan konten bermasalah, penghentian sementara siaran, denda, hingga rekomendasi pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP).
Pada Pasal 50B ayat (4) disebutkan bahwa pengisi siaran juga bisa dikenakan sanksi berupa teguran dan/atau pelarangan tampil.
(*/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
SEPAKBOLAPemilihan Ketua PSSI Sumsel Ditunda Tanpa Alasan Jelas, Didi Yanto Khawatirkan Hilangnya Hak Suara di Kongres Pusat
Rozie Winata·4 menit yang lalu -
SOSOKBiodata dan Rekam Jejak Sufmi Ahmad Dasco, Banjir Dukungan Jabat Wapres RI
M Aribowo·26 menit yang lalu -
LIFESTYLEDukung Fatwa Haram MUI, DPR: Vape Ancaman Nyata Kesehatan Generasi Muda
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
EKONOMIRupiah Dibuka Melemah ke Rp18.210 per Dolar AS, Pasar Cermati Inflasi AS dan Utang RI
hendra·1 jam yang lalu -
-
SUMUTPeringatan Dini Cuaca Ekstrem BMKG: Hujan Lebat di Sumut hingga 18 November 2026
M Aribowo·2 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALOperasi Sarang Narkoba di Lapas Sukabumi: 8 Warga Binaan Positif Amphetamine dan 5 Ponsel Disita
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
SOSOKBiodata dan Profil Felicia Tissue yang Baru Menikah, Pernah Heboh Dikaitkan dengan Kaesang
M Aribowo·2 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolresta Deliserdang Ringkus Pengedar dan Pembeli Sabu di Pantai Rambung Biru-Biru
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALSolar Subsidi Nelayan Dikuasai Mafia, Firman Soebagyo: Usut hingga ke Akar!
Rozie Winata·3 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
