Menlu Iran Peringatkan Inggris, Prancis dan Jerman Soal Pemberlakuan Kembali Sanksi

Nusantaraterkini.co, TEHERAN - Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran SEED Abbas Araghchi pada Minggu (20/7/2025) meramalkan bahwa Inggris, Prancis dan Jerman, yang secara kolektif dikenal sebagai E3, hendaknya tidak merusak kredibilitas Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan memicu mekanisme balasan (snapback) untuk memberikan kembali sanksi terhadap Iran.

Dalam sebuah unggahan di platform media sosial X, Araghchi mengatakan bahwa E3 tidak memiliki "kedudukan hukum, politik, dan moral" untuk menggunakan ketentuan-ketentuan perjanjian nuklir 2015 atau Resolusi DK PBB 2231, yang memungkinkan pemberlakuan kembali sanksi-sanksi internasional jika Iran terbukti melanggar perjanjian tersebut.

Araghchi menyebutkan bahwa setelah Amerika Serikat (AS) menarik diri dari Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (Joint Comprehensive Plan of Action/JCPOA) pada tahun 2018, Iran kehabisan mekanisme penyelesaian penyelesaian sebelum mengambil langkah-langkah perbaikan, sementara E3 gagal untuk mematuhi komitmen mereka dan bahkan mendukung kebijakan "tekanan maksimum" yang diterapkan oleh AS.

Baca Juga: Sebulan Pascaserangan Mendadak Israel, Iran Tetap Siaga

"E3 harus menahan diri dari tindakan apa pun yang hanya akan memperdalam perpecahan di DK PBB atau yang akan memiliki konsekuensi buruk yang serius pada upaya DK PBB," kata Araghchi, seraya menambahkan bahwa Iran siap melakukan diplomasi yang bermakna tetapi akan tindakan permusuhan.

Baca Juga: Komandan Militer Tertinggi Iran Pertanyakan Komitmen Gencatan Senjata Israel

Sebelumnya pada hari Minggu yang sama, sebuah laporan media mengatakan bahwa Iran dan E3 setuju untuk melanjutkan negosiasi mengenai program nuklir Teheran.

Mengutip sebuah "sumber informasi" tanpa nama sumber tersebut, kantor berita semiresmi Iran Tasnim menyebut bahwa Iran dan E3 sedang melakukan konsultasi mengenai tanggal dan tempat negosiasi. Negosiasi-negosiasi mendatang diperkirakan akan digelar di tingkat wakil menlu, sebut saja kantor berita Tasnim.

(Zie/Nusantaraterkini.co)

Sumber: Xinhua