Larangan Impor Pakaian Bekas, Komisi VI: Jaga Keberlanjutan Industri Tekstil Nasional
Anggota Komisi VI DPR Imas Aan Ubudiyah, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Menteri Purbaya yang dinilai menjadi angin segar bagi industri tek
Nusantaraterkini.co, JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu) berencana menghentikan impor pakaian bekas dengan memasukkan para pemasok ke dalam daftar hitam (blacklist).
Anggota Komisi VI DPR Imas Aan Ubudiyah, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Menteri Purbaya yang dinilai menjadi angin segar bagi industri tekstil nasional untuk bertahan dari gempuran barang bekas impor di pasar dalam negeri.
“Kami mendukung langkah Menkeu untuk menghentikan peredaran pakaian bekas dengan memasukkan para pemasok ke dalam daftar hitam importir. Ini langkah strategis untuk memutus mata rantai peredaran pakaian bekas di Indonesia,” ujar Imas, Sabtu (25/10/2025).
Ia menekankan, penghentian impor harus dilakukan sejak hulu, bukan hanya di tingkat distribusi dalam negeri. Pembatasan penjualan tanpa menghentikan arus barang dari luar negeri, menurutnya, tidak akan efektif.
“Kalau pengiriman pakaian bekas masih terjadi, maka peredarannya tetap sulit dihentikan. Karena itu, langkah tegas Menkeu perlu diapresiasi. Jika pemasok yang sudah di-blacklist masih nekat mengirim barang ke Indonesia, harus diberi sanksi berat,” tegasnya.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sejak 2024 hingga Agustus 2025 tercatat 2.584 kasus penyelundupan pakaian bekas (balpres) berhasil ditindak, dengan total barang bukti sebanyak 12.808 koli dan nilai mencapai sekitar Rp49,44 miliar.
Imas menilai, penghentian impor pakaian bekas sangat penting untuk menjaga keberlanjutan industri tekstil nasional yang tengah berupaya meningkatkan daya saing dan memperluas pasar domestik.
“Produk tekstil dalam negeri sebenarnya sangat berkualitas. Banyak pelaku usaha yang berinovasi, tetapi terhambat karena pasar dibanjiri pakaian bekas murah. Jika impor benar-benar dihentikan, industri tekstil nasional akan kembali bergairah,” tegas legislator dapil Jabar ini.
Ia juga menyoroti maraknya penjualan pakaian bekas di pasar tradisional hingga platform daring (online shop), yang menurutnya menjadi tantangan serius bagi produsen lokal.
“Bagaimana industri tekstil kita bisa berkembang kalau harus bersaing dengan barang bekas impor yang dijual murah dan mudah ditemukan di pasar maupun online. Sudah saatnya pemerintah berpihak penuh kepada produk dalam negeri,” tandas Imas.
(cw1/nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
-
SUMUTPeringatan Dini Cuaca Ekstrem BMKG: Hujan Lebat di Sumut hingga 18 November 2026
M Aribowo·19 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALOperasi Sarang Narkoba di Lapas Sukabumi: 8 Warga Binaan Positif Amphetamine dan 5 Ponsel Disita
Rozie Winata·28 menit yang lalu -
SOSOKBiodata dan Profil Felicia Tissue yang Baru Menikah, Pernah Heboh Dikaitkan dengan Kaesang
M Aribowo·57 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolresta Deliserdang Ringkus Pengedar dan Pembeli Sabu di Pantai Rambung Biru-Biru
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALSolar Subsidi Nelayan Dikuasai Mafia, Firman Soebagyo: Usut hingga ke Akar!
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
KESEHATANPuncak HKN ke-62, RS Adam Malik Ajak Warga Sumut Hidup Sehat Lewat Gerakan 1 Juta Langkah
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
SEPAKBOLAKebobolan 15 Gol Tanpa Clean Sheet, Sumsel United Evaluasi Lini Belakang Jelang Putaran Kedua
Rozie Winata·3 jam yang lalu -
NEWSTiongkok Sukses Uji Terbang Berawak Pesawat Listrik COMAC CE-25A
Herman Saleh Harahap·10 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALSatgas Damai Cartenz Selidiki Pembunuhan Warga di Yahukimo
Herman Saleh Harahap·10 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
