Kunci Anggaran Perlindungan Perempuan, Wagub Surya Kawal Penandatanganan SKB RBI Tiga Menteri

Nusantaraterkini.co, ​MEDAN – Pemberdayaan perempuan dan keselamatan anak di Sumatera Utara kini mengantongi kepastian regulasi hingga tingkat akar rumput. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menyaksikan langsung penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ruang Bersama Indonesia (RBI) yang melibatkan tiga kementerian kunci secara virtual dari Ruang Kerja Wagub, Medan, Senin (14/9/2026).

​SKB yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi, serta Menteri Desa PDT Yandri Susanto tersebut resmi menjadi pedoman wajib dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengalokasian anggaran perlindungan perempuan dan anak di seluruh desa/kelurahan.

​Mendagri Tito Karnavian menekankan, penguatan hak-hak perempuan telah menjadi agenda utama keselamatan nasional maupun global.

​"Masalah perlindungan perempuan juga menjadi isu nasional, di PBB juga menjadi isu utama. Indonesia dalam berbagai visi dan misi Presiden juga menekankan dan mengutamakan masalah perlindungan perempuan dan anak," ucap Mendagri Tito Karnavian, saat memimpin rapat.

​Tito mendesak seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk segera mengunci alokasi anggaran dan memasukkan program kerja RBI ke dalam dokumen perencanaan APBD 2027.

​Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi membeberkan, RBI disiapkan sebagai wadah terpadu guna memangkas jurang ketimpangan gender. Merujuk data 2024, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) berada di angka 0,421 dengan tingkat partisipasi kerja perempuan baru menyentuh 56,42%, jauh di bawah laki-laki sebesar 84,66%.

​"Masill terdapat kesenjangan antara perempuan dan laki-laki, khususnya dalam aspek strategis yaitu keterwakilan dalam pengambilan keputusan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja," jelasnya.

​Sementara itu, Menteri Desa PDT Yandri Susanto menyebutkan program RBI di 75.226 desa akan difokuskan pada penguatan ekonomi desa dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

​"Di Kementerian Desa dalam menterjemahkan asta cita keenam presiden, kami sudah melakukan prgram Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu di sejumlah 1.110 desa. Pelakunya adalah perempuan sesuai kompetensi masing-masing. Sehingga perempuan berdaya dan desa mempunyai kompetensi," katanya.

​Yandri juga memastikan bahwa keterlibatan perempuan di desa bukan lagi sebatas pelengkap, melainkan penentu kebijakan lokal.

​"Ada musyarawarah desa khusus perempuan. Mereka berdiskusi apa saja yang menjadi tantangan di desa itu. Jadi ruang mereka di dengar dalam menyusun RKP Desa. Ada juga pemberdayaan perempuan dengan dibentuknya sekolah perempuan. Kemudian ada pula relawan perlindungan anak berbasis masyarakat yang tujuannya menekan angka TPPO dengan memberikan literasi," pungkasnya.

(Emn/Nusantaraterkini.co)