KPPU Bedah Alat Bukti Dokumen dalam Kasus Dugaan Monopoli Distribusi AC AUX

Nusantaraterkini.co, JAKARTA-Sidang dugaan pelanggaran persaingan usaha dalam pendistribusian dan penjualan pendingin ruangan (AC) merek AUX di Indonesia kini memasuki fase krusial. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar Sidang Pemeriksaan Lanjutan untuk Perkara Nomor 13/KPPU-L/2025 di Ruang Sidang KPPU, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

 Kali ini, fokus utama persidangan bergeser pada pemeriksaan mendalam terhadap berbagai alat bukti berupa surat dan dokumen penting.

​Persidangan yang dipimpin langsung oleh Anggota KPPU, Aru Armando, selaku Ketua Majelis Komisi, menjadi jembatan penting sebelum perkara ini memasuki tahap akhir. Pemeriksaan berkas-berkas ini menjadi krusial setelah Majelis Komisi sebelumnya rampung memeriksa seluruh saksi, saksi ahli, hingga para Terlapor pada sidang-sidang terdahulu.

​Dalam agenda pembuktian tersebut, Majelis Komisi meneliti secara saksama tumpukan alat bukti tertulis yang telah dihimpun sejak awal masa penyelidikan. Dokumen yang dibedah mencakup korespondensi atau surat-menyurat antarpihak terkait, Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta berbagai dokumen eksklusif lainnya yang diperoleh tim investigator selama proses penanganan perkara.

​Proses pemeriksaan ini berlangsung transparan dengan memberikan kesempatan bagi para pihak yang berperkara untuk mencermati langsung setiap dokumen yang diajukan di meja hijau. Kendati demikian, KPPU tetap memberlakukan batasan ketat demi melindungi kerahasiaan data bisnis para pelaku usaha.

"Namun, terhadap dokumen yang berkualifikasi rahasia, Majelis menjelaskan bahwa akses diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Ketua Majelis Komisi.

​Setelah seluruh berkas dan alat bukti tertulis selesai diverifikasi oleh Majelis Komisi, persidangan akan diliburkan sementara waktu untuk memberikan kesempatan bagi para pihak menyusun berkas kesimpulan mereka. 

KPPU menjadwalkan sidang berikutnya akan kembali digelar pada Selasa, 28 Juli 2026, dengan agenda tunggal pembacaan dan penyampaian simpulan hasil persidangan.

(Emn/Nusantaraterkini.co)