Konflik Bersenjata di Papua Tengah, Legislator: Perlindungan Warga Sipil Harus Jadi Prioritas
Mafirion meminta pemerintah mengedepankan keselamatan warga sipil dalam penanganan KKB di tanah Papua
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Konflik bersenjata antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, terus berlanjut.
Anggota Komisi XIII DPR Mafirion meminta pemerintah mengedepankan keselamatan warga sipil dalam penanganan KKB di tanah Papua.
Dalam insiden bersenjata terbaru antara TNI dan KKB menyebabkan lima warga sipil tewas, dua orang dilaporkan hilang, dan sejumlah lainnya luka-luka. “Perlindungan warga sipil wajib menjadi prioritas. Mereka tidak boleh menjadi korban dalam konflik yang tidak mereka pahami dan tidak mereka ikuti. Ketika warga hidup dalam ketakutan, hak asasi mereka jelas terampas,” ujar Mafirion, Jumat (16/5/2025).
Mafirion menyebut, perlindungan warga sipil telah diatur dalam berbagai konvensi internasional seperti Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, serta Protokol Tambahan I dan II 1977.
Dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, dijelaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam konflik non-internasional wajib melindungi mereka yang tidak ikut serta secara aktif dalam pertempuran, termasuk warga sipil dan kombatan yang telah menyerah.
“Fakta bahwa warga sipil menjadi korban menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap mereka. Ini mengarah pada dugaan pelanggaran HAM yang serius,” tambahnya.
Sebagai dampak dari konflik tersebut, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari. TNI melaporkan sedikitnya 18 anggota KKB tewas dalam baku tembak. Sebanyak 2.800 warga dari Kampung Ndugusiga dan Kampung Hitadipa ikut terdampak dan hidup dalam kondisi mencekam.
“Masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak, mengalami trauma berat. Tidak ada ruang damai bagi warga sipil di tengah konflik bersenjata,” ujar legislator dapil Riau ini.
Mafirion mendesak pemerintah segera membuka ruang dialog inklusif dengan melibatkan pemuka agama dan semua pihak terkait guna menghentikan konflik yang terus berlarut.
“Konflik ini harus segera diakhiri. Pemerintah perlu menunjukkan komitmen nyata terhadap perdamaian dan perlindungan warga sipil,” pungkasnya.
(cw1/nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
KOTA MEDANTragis Pembunuhan Remaja Perempuan di Kos Medan, Terduga Pelaku Tewas Dihajar Warga
M Aribowo·5 menit yang lalu -
POLITIKAnalis Politik: Dasco Kandidat Terkuat Pengganti Gibran sebagai Wapres
Rozie Winata·27 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALSimpan Belasan Ribu Ekstasi Milik Bandar DPO, Terdakwa Disebut Terima Upah Hingga Rp15 Juta
Rozie Winata·52 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALTransaksi Sabu, Pemuda 19 Tahun di Talang Kelapa Banyuasin Diamankan Polisi
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
OLAHRAGABiodata dan Rekam Jejak Mauricio Pochettino, Pelatih MU yang Punya Misi Bangkitkan Setan Merah
M Aribowo·1 jam yang lalu -
NASIONALDPR Desak ESDM Beri Kepastian Hukum Perlindungan Ujung Kulon dari Ancaman Tambang
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
KOTA MEDANPenginapan di MMTC Medan Digerebek, Polisi Terkait Prostitusi, 4 Orang Diamankan
M Aribowo·1 jam yang lalu -
SEPAKBOLAKubu Selamat Raharjo Gumay Desak PSSI Percepat Kongres Pemilihan Ketua Asprov Sumsel
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
KOTA MEDANDemo di Masjid Al Jihad Medan Jumat Besok, Aksi Rakyat Bela Indonesia Desak Usut Tuntas Makar-KKN
M Aribowo·2 jam yang lalu -
SUMSELKemenko Polkam Puji Penanganan Karhutla 2026 di Sumsel, Siapkan Mitigasi 2027 dan Revegetasi
Rozie Winata·2 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
