Komisi VII Minta Proyek Mobil Nasional Jangan Sekadar Simbolik

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Pemerintah Prabowo berencana bakal membangun mobil nasional.

Anggota Komisi VII DPR Kaisar Abu Hanifah menilai Indonesia memiliki kemampuan industri otomotif yang memadai untuk mewujudkan mobil buatan dalam negeri.

“Pembangunan mobil nasional yang diusulkan Presiden Prabowo adalah langkah maju. Kami sangat mendukung dan berharap proyek ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi menjadi bukti nyata kiprah Indonesia di dunia otomotif,” ujar Kaisar, Selasa (28/10/2025).

Ia menegaskan, pembangunan mobil nasional harus dirancang secara matang dengan melibatkan sumber daya manusia (SDM) lokal yang kompeten. Menurutnya, pengawasan ketat perlu dilakukan agar seluruh proses berjalan sesuai dengan arahan Presiden.

“Indonesia memiliki SDM yang mumpuni, jadi saya yakin pembangunan bisa berjalan baik. Pengawasan harus diperkuat agar setiap tahap pembangunan mobil nasional sesuai target dan prinsip efisiensi,” katanya.

Usulan pembangunan mobil nasional mencuat dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada 20 Oktober 2025. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan produksi mobil buatan Indonesia dapat dimulai dalam tiga tahun ke depan, dengan alokasi dana dan lahan pabrik yang sudah disiapkan.

Kaisar menilai, keberhasilan proyek ini akan menjadi tonggak penting bagi industri otomotif nasional sekaligus membuka lapangan kerja baru. Ia juga mendorong pejabat negara untuk memberi teladan dengan menggunakan mobil nasional setelah proyek tersebut terealisasi.

“Pembangunan mobil nasional akan menjadi motor penggerak industri otomotif dalam negeri. Karena itu, semua pihak perlu mendukung, termasuk dengan menggunakan produk ini ketika sudah diluncurkan,” tegas mantan aktivis PMII ini.

Sebagai catatan, upaya membangun mobil nasional bukan hal baru di Indonesia. Pada era 1990-an, pemerintah sempat meluncurkan Mobil Timor yang merupakan hasil kerja sama dengan KIA Motors asal Korea Selatan. Produksinya berhenti pasca krisis moneter 1998. 

(cw1/nusantaraterkini.co)