Komisi VI Dukung Rel Banda Aceh-Bandar Lampung, Minta Jalur Eksisting Dioptimalkan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR Rivqy Abdul Halim, merespons rencana PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk membangun konektivitas jalur kereta api dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan jaringan rel terintegrasi di Pulau Sumatra.

Rivqy menilai gagasan tersebut merupakan visi besar yang layak diapresiasi karena berpotensi memperkuat konektivitas antarwilayah, menekan biaya logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatra.

Meski demikian, ia mengingatkan agar pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan berbasis kebutuhan riil masyarakat maupun dunia usaha. Menurutnya, pembangunan rel baru juga tidak boleh mengabaikan berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi transportasi darat di Sumatra saat ini.

"Kita mendukung penuh visi Presiden untuk menghadirkan konektivitas rel yang terintegrasi dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung. Namun pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada panjang jalur yang dibangun. Yang lebih penting adalah memastikan jalur yang sudah ada berfungsi optimal, cepat, aman, dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat," ujar Rivqy, Sabtu (6/6/2026).

Ia menyoroti bahwa sejumlah layanan kereta api di Sumatra masih menghadapi tantangan dari sisi efisiensi maupun kecepatan perjalanan. Bahkan, pada beberapa lintas, termasuk koridor Lampung–Palembang, pemanfaatannya dinilai belum optimal dan masih membutuhkan peningkatan kapasitas serta kualitas layanan.

"Jangan sampai kita berbicara membangun ribuan kilometer rel baru, sementara pada beberapa jalur eksisting kereta masih bergerak relatif lambat dan utilisasinya belum maksimal. Koridor Lampung–Palembang atau Palembang–Lubuk Linggau misalnya masih membutuhkan penguatan agar benar-benar menjadi tulang punggung mobilitas penumpang dan distribusi barang," tegasnya.

Selain itu, Rivqy mengingatkan bahwa jaringan perkeretaapian di Sumatra selama ini masih didominasi angkutan barang, khususnya komoditas tambang dan logistik tertentu. Karena itu, perencanaan pembangunan rel lintas Sumatra harus mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan angkutan barang dan pelayanan penumpang.

"Ke depan, rel Sumatra jangan hanya dipersepsikan sebagai jalur pengangkutan tambang atau komoditas. Kita ingin hadirnya jaringan kereta yang juga memperkuat mobilitas masyarakat, membuka akses ekonomi daerah, mendukung pariwisata, serta menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan baru," katanya.

Lebih lanjut, Rivqy menilai pembangunan jaringan rel lintas Sumatra harus disinergikan dengan pembangunan infrastruktur lainnya. Ia mencontohkan keberadaan jalan tol Trans Sumatra yang hingga kini masih terus dikembangkan dan belum sepenuhnya optimal dari sisi konektivitas maupun utilisasi.

"Kita memiliki jalan tol Trans Sumatra yang pembangunannya masih terus berproses dan pemanfaatannya juga belum maksimal di beberapa ruas. Karena itu, pembangunan rel lintas Sumatra harus benar-benar didasarkan pada perencanaan yang terintegrasi, proyeksi permintaan yang kuat, serta kemampuan pembiayaan yang terukur agar tidak menjadi proyek yang besar di atas kertas tetapi minim manfaat di lapangan," jelasnya.

Rivqy pun mendorong PT KAI bersama pemerintah untuk menyusun peta jalan yang jelas. Menurutnya, langkah tersebut harus dimulai dari optimalisasi jalur eksisting, peningkatan kecepatan perjalanan, pembangunan jalur penghubung yang paling mendesak secara ekonomi, hingga pengembangan konektivitas penuh Banda Aceh–Bandar Lampung secara bertahap.

"Visi besar harus disambut dengan langkah yang realistis. Kita ingin rel lintas Sumatra menjadi simbol kemajuan transportasi nasional, tetapi keberhasilannya harus diukur dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat dan dunia usaha, bukan semata-mata dari panjang rel yang berhasil dibangun," pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co).