Komisi IV: Kemenhut Harus Ungkap 12 Pelaku Perusakan Hutan Penyebab Bencana Banjir di Sumatera
Anggota Komisi IV DPR Riyono menyatakan dalam Rapat Kerja (Raker) Kemenhut dan Komisi IV DPR memberikan kesimpulan adanya indikasi pelanggaran
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Riyono menyatakan dalam Rapat Kerja (Raker) Kemenhut dan Komisi IV DPR memberikan kesimpulan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan atau orang sehingga mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor di Aceh dan Sumatera.
“Hasil Raker nomer 3 di sebutkan bahwa Kemenhut di minta segera menindak perusahaan pemegang perizinan berusaha atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tambang illegal. Artinya segera itu ya secepatnya, mungkin maksimal 1 bulan ya. Itu pendapat saya," kata Riyono, Selasa (9/12/2025).
Kerusakan alam hebat dan korban meninggal dunia yang mencapai 800 orang lebih membawa duka nasional. Banyak daerah yang terisolir dan belum mampu di jangkau oleh bantuan pemerintah dan relawan. Kerugian material bisa mencapai 10 T lebih, baik infrastruktur ataupun sektor ekonomi.
“Raker memberikan gambaran, paparan Menhut belum sepenuhnya memuaskan wakil rakyat. Angka dan data lapangan perlu di validasi, faktanya kerusakan bencana ini sangat besar. Saat ini proses evakuasi terus dilakukan, tapi tugas Kemenhut harus juga cepat," tambah politikus PKS ini.
Video viral log kayu yang terbawa banjir di duga hasil illegal logging yang dilakukan oleh pemegang izin usaha namun justru melakukan tindakan illegal dengan penebangan dan membuka tambang.
“Sampai sekarang Kemenhut belum bisa jelaskan, siapa pemilik kayu - kayu yang terbawa oleh arus banjir ini? Apakah dari aktivitas illegal atau legal? Mungkin jumlahnya bisa ratusan kubik? Semua belum jelas sampai saat ini?," terang Riyono.
Menhut Raja Juli menyebutkan ada 12 obyek hukum yang sedang dalam proses, siapa saja mereka? Belum ada yang di sampaikan kepada publik.
“Menhut harus tegas dan cepat, waktu 30 hari bersamaan dengan dimulainya kembali masa sidang DPR tahun 2026. Jangan sampai dalam Raker 2026 belum ketemu siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan sehingga bencana besar ini” tegaa legislator dapil Jateng ini.
(cw1/nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
-
POLITIKPDIP: Wapres Pendamping Prabowo Harus Kuat di Parlemen
Herman Saleh Harahap·51 menit yang lalu -
-
NEWSTim TNBG Sita Excavator Zoomlion di Madina, 15 Hektare Hutan Rusak Akibat Tambang Ilegal
hendra·1 jam yang lalu -
SUMUT16.118 UMKM Terdampak Bencana di Sumut Terima Banpres Rp48,35 Miliar
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALSinergi TNI–Polri Amankan Empat Orang di Keerom, Satu Terduga Masuk DPO
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu -
SUMSELSiap-Siap! 1.987 PPPK Paruh Waktu Palembang Berpeluang Diangkat Penuh Waktu
hendra·2 jam yang lalu -
NEWSTekan Pengangguran dan Kriminalitas Pemuda, Polres Nias Selatan Sosialisasikan Program Poliran
hendra·2 jam yang lalu -
NEWSKapolres Aceh Timur Ajak Muspika dan Geuchik Rawat Lingkungan Lewat Green Policing
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu -
NEWSPanglima TNI Serahkan Tali Asih dan Beasiswa bagi Keluarga Prajurit Gugur Tugas Karhutla
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
