Nusantaraterkini.co, DELISERDANG - Kombes Pol Fadris Sangun Ratu Lana diamanahkan menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Deliserdang. Maka dari itu, lulusan Akademi Polisi (Akpol) Tahun 1998 ini, mengaku pihaknya kali pertama akan melakukan belanja masalah terlebih dahulu.

“Kita akan melakukan belanja masalah terlebih dahulu yang ada di Kabupaten Deliserdang,” katanya kepada nusantaraterkini.co pada Kamis (13/8/2026) melalui selularnya.

Tapi, sebelum belanja masalah, dirinya akan melakukan pembenahan ke dalam terlebih dahulu. Maka dari itu, pria yang akrab disapa Fadris ini, pengenalan kesatuan, petakan permasalahan yang ada di Kabupaten Deliserdang. “Setelah itu, baru kita melakukan eksekusi permasalahan yang sudah kita petakan di Kabupaten Deliserdang,” terangnya.

Kombes Pol Fadris Sangun Ratu Lana dikenal dengan basic reskrim terutama penanganan perihal narkotika. Ia pun menjadi Kepala BNNK Deliserdang berdasarkan Telegram Nomor A: ST/ 18 NIII/SU/SM.05/2026/BNN, tanggal 04 Agustus 2026.

Ia mengatakan dalam memimpin perang melawan narkoba tidak hanya dengan melakukan penindakan. Dibutuhkan pemahaman terhadap karakter wilayah, pemetaan persoalan serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Prinsip itulah yang dilakukan Kombes Pol Fadris Sangun Ratu Luna dalam menjalankan tugas barunya sebagai Kepala BNNK Deliserdang.

Baginya, langkah awal bukan sekadar melakukan eksekusi terhadap berbagai persoalan narkotika yang ada di lapangan. Kesatuan, akunya, terlebih dahulu harus diperkenalkan kepada seluruh pemangku kepentingan, kemudian membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk instansi terkait.

Bangun Komunikasi dengan Muspida

Kombes Pol Fadris Sangun Ratu Luna menilai persoalan narkoba di Deliserdang tidak bisa diselesaikan oleh BNNK seorang diri.

Maka dari itu, sambungnya, pihaknya akan melakukan audiensi dengan unsur Muspida dan itu menjadi satu langkah penting. Melalui komunikasi tersebut, masih dikatakan pria dengan melati tiga dipundaknya ini, BNNK Deliserdang dapat membangun kesamaan persepsi sekaligus mengidentifikasi persoalan narkotika dari berbagai sudut pandang.

Menurut pendekatan tersebut, pemberantasan narkoba membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga berbagai elemen lainnya.

“Kolaborasi menjadi penting karena persoalan narkotika tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyentuh persoalan sosial, ekonomi, keluarga, lingkungan dan generasi muda,” akunya.

Memetakan Persoalan Deliserdang

Setelah komunikasi dan koordinasi terbangun, langkah berikutnya adalah melakukan pemetaan.

Deliserdang, katanya, memiliki karakteristik wilayah yang luas dengan berbagai kawasan dan persoalan sosial yang berbeda. Karena itu, strategi pemberantasan narkoba tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang sama untuk seluruh wilayah.

“Peta masalahnya harus diketahui terlebih dahulu sehingga hal itu menjadi prinsip penting dalam pendekatan yang akan saya lakukan saat diamanahkan menjadi Kepala BNNK Deliserdang,” katanya.

Ia mengaku, pemetaan sangat diperlukan untuk mengetahui kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, pola peredaran narkotika, kelompok masyarakat rentan sampai kepada potensi lingkungan yang dapat menjadi ruang tumbuhnya penyalahgunaan narkoba.

Tidak Sekadar Penindakan

Kombes Pol Fadris Sangun Ratu Luna juga menunjukkan bahwa perang terhadap narkoba tidak semata-mata berbicara mengenai penangkapan pelaku.

“Upaya pencegahan dan pemberantasan harus berjalan beriringan dengan edukasi serta pemberdayaan masyarakat,” katanya.

Masyarakat perlu dilibatkan sebagai bagian dari sistem pertahanan terhadap ancaman narkoba. Begitu pula sekolah, keluarga, lingkungan kerja dan pemerintahan desa maupun kelurahan.

Dengan demikian, BNNK Deliserdang tidak hanya hadir ketika persoalan sudah terjadi, tetapi juga berupaya mencegah agar persoalan tersebut tidak semakin besar.

Dari Pemetaan Menuju Eksekusi

Setelah kesatuan diperkenalkan, komunikasi dengan Muspida dibangun dan persoalan dipetakan, barulah langkah berikutnya dilakukan seperti eksekusi.

Eksekusi yang dimaksud, masih dikatakan Kombes Pol Fadris Sangun Ratu Luna bukan hanya penindakan hukum, tetapi seluruh program yang disesuaikan dengan hasil pemetaan persoalan di lapangan.

“Wilayah yang membutuhkan penguatan pencegahan dapat diberikan program edukasi. Kawasan yang membutuhkan intervensi masyarakat dapat diperkuat melalui program pemberdayaan. Sementara informasi mengenai dugaan peredaran narkotika dapat menjadi bahan bagi langkah penegakan hukum sesuai ketentuan,” terangnya.

Pola tersebut membuat kerja pemberantasan narkoba menjadi lebih terarah karena setiap tindakan didasarkan pada persoalan yang telah diidentifikasi.

Profil

Nama: M Fadris Sangun Ratu Lana

TTL: Lampung Barat, 10 November 1976

Akpol 1988

Pama Polrestabes Palembang Polda Sumsel (1999)

Kanitidik I Satreskrim Polresta Palembang Polda Sumsel (2000)

Kasat Reskrim Polres Muara Enim Polda Sumsel (2003)

Pama Polda NTT (2007)

Kasiaga 1 Bagdalops Roops Polda NTB (2007)

Ps Koorgadik SPN Polda NTT (2008)

KabagOps Polres Sumba Timur Polda NTT (2008)

KabagOps Polres Kupang Kota Polda NTT (2009)

Kanit 2 Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Sumut (2012)

Wakapolres Asahan Polda Sumut (2013)

Kabagwassidik Ditresnarkoba Polda Sumut (2014)

Kasubdit Gasum Ditsabhara Polda Sumut (2015)

Kasat Samapta Polrestabes Medan (2016)

Kasubdit Kilas Ditpamobvit Polda Sumut (2017)

Kasubdit 1 Ditresnarkoba Polda Sumut (2018)

Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda Sumut (2019)

Gadik Madya SPN Polda Sumut  (2024)

Pamen Ditresnarkoba Polda Sumut (2024)

Pamen Bareskrim Polri (2025)

Kepala BNNK Deliserdang (2026 s/d sekarang) 

(Akb/nusantaraterkini.co)