Kapolres Sidimpuan Ungkap Kasus Korupsi Mantan Kepala Desa Siloting

Nusantaraterkini.co, SIDIMPUAN - Kapolres Padangsidimpuan AKBP Wira Prayatna ungkap kasus dugaan korupsi terhadap seorang Kepala Desa Siloting Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, bernisial SH (41) menjadi tersangka kasus korupsi. 

Terpantau seorang tersangka mantan Kepala Desa Siloting digiring oleh Personil Polres Padangsidimpuan ke ruangan pada hari Rabu (4/6/2025) pagi. 

Baca Juga: Presiden Prabowo Bantu Satu Sapi Kurban 800 Kg untuk Warga Desa Joring Lombang Sidimpuan

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Wira Prayatna mengatakan kepada wartawan kasus yang di tangani kepolisian terkait Pengelolaan Keuangan Desa Siloting Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan Tahun 2023, Sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Subs pasal 2 ayat (1) Undang - Undang No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang diubah menjadi UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 tentang Tindak Pidana Korupsi. 

"Barang bukti 1 buah dokumen asli Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) pada tahun 2018-2024 dan ada juga 1 bundel dokumen Asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Siloting Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan tahun Anggaran 2023,"terang Kapolres Padangsidimpuan AKBP Wira Prayatna. 

Lanjut Kapolres Padangsidimpuan AKBP Wira Prayatna mengatakan 1 bundel dokumen Asli Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes) Desa Siloting Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan tahun Anggaran 2023.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Wira Prayatna menjelaskan kronologis kejadian itu pada tanggal 14 Februari 2025 Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Padangsididimpuan memulai Penyidikan terhadap adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pengelolaan Keuangan Desa Siloting Kec. Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan TA.2023.

"Yang bersumber dari Dana Desa (DD) dengan anggaran sebesar Rp.719.994.624,00,- (Tujuh ratus Sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh empat rupiah). ," jelas Kapolres Padangsidimpuan AKBP Wira Prayatna. 

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Wira Prayatna mengatakan tidak sampai disitu ada juga Alokasi Dana Desa (ADD) dengan anggaran sebesar Rp.1.219.163.596,00,- (Satu miliar dua ratus sembilan belas juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).

Bahwa berdasarkan hasil penyidikan diperoleh Fakta-fakta bahwa mantan Kepala Desa Siloting tahun 2018-2023 berinisial SH (41) ada merencanakan kegiatan pembangunan saluran drainase dengan panjang 80 meter dan lebar 1,4 meter tahun 2023 dengan Pagu Anggaran 111.225.000,00,-(Seratus sebelas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). 

Dan pembanguan Jalan Setapak Gang Musholla dengan Panjang 36 meter dan Lebar 3 meter.

"Untuk Panjang 30 meter dan Lebar 2 meter dengan Pagu anggaran Rp.52.285.000 (Lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang tertuang dalam Perubahan APBDes Desa Siloting tahun 2023, dimana perencanaan kedua kegiatan tersebut tidak berdasarkan Musyawarah Bersama dengan Masyarakat melainkan berdasarkan Inisiasi Kepala Desa sendiri, " jelas Kapolres Padangsidimpuan AKBP Wira Prayatna. 

Terus kata Kapolres AKBP Wira Prayatna bahwa anggaran tersebut telah dicairkan dan dilakukan penarikan dari rekening kas Desa yang terfaktakan adanya permohonan pencairan tahap ke II pada bulan Oktober 2023 serta terfaktakan dengan adanya Penarikan uang yang terlihat dalam rekening koran kas Desa Siloting tahun 2023.

"Kemudian setelah dilakukan Pemeriksaan dilapangan bahwa kegiatan Pembangunan tersebut tidak dilaksanakan alias (fiktif)," ungkap Kapolres Padangsidimpuan AKBP Wira Prayatna. 

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Wira Prayatna menjelaskan ditemukan bahwa tidak adanya dilakukan pembayaran atau penyetoran pajak atas seluruh pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Desa Siloting tahun 2023 yang anggarannya bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. 

Dengan terfaktakan dengan tidak adanya bukti penyetoran dan pembayaran ke pajak sesuai dengan buku kas pembantu pajak Desa Siloting tahun 2023.

"Dan juga dengan adanya keterangan petugas kantor Pelayanan Pajak Pratama Padangsidimpuan bahwa tidak adanya dilakukan pembayaran atau penyerotan pajak Desa Siloting pada tahun 2023, yang mana perbuatan yang dilakukan oleh Mantan Kepala Desa Siloting berpotensi menimbulkan Kerugian Negara, "tegas Kapolres Padangsidimpuan AKBP Wira Prayatna. 

Baca Juga: Happy Water, Narkoba Jenis Baru yang Tersamar dan Mahal

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Wira mengutarakan modus operandi pelaku membuat dokumen fiktif berupa dokumen Notulen Musyawarah , dan daftar hadir musyawarah dan daftar usulan dalam penyusunan perubahan APBDes Siloting pada tahun 2023.

Membuat tanda tangan palsu pada Dokumen Daftar Hadir Musyawarah dalam Penyusunan perubahan APBDes Siloting tahun 2023 yang berupa tanda tangan Masyarakat Siloting dan Perangkat Desa. 

Dari hasil perhitungan kerugian keuangan negara hasil negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Padangsidimpuan sehingga disimpulkan terdapat kerugian negara sebesar Rp. 249.814.949,00,- 

(ron/nusantaraterkini.co)