Jokowi Sudah Setujui Cuti Kampanye Capres dan Cawapres
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyatakan, izin cuti untuk tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyatakan, izin cuti untuk tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang masih memegang jabatan strategis sudah disetujui seluruhnya. Diketahui dari tiga paslon, terdapat dua menteri dan satu wali kota.
Rinciannya, Menteri Pertahanan yang juga capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan yang juga cawapres nomor urut 3 Mahfud MD, dan Wali Kota Surakarta sekaligus cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Ari menyampaikan, permohonan cuti tersebut diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2023.
"Iya, sudah (disetujui semua). Dalam keputusan MK dan juga di dalam PP (Nomor) 53 itu, pengajuan menjadi capres cawapres itu persetujuan presiden, dan mengajukan cuti (juga) ke presiden," kata Ari di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023).
Ari menyampaikan, pengajuan cuti dilakukan secara berjenjang. Untuk jabatan Wali Kota misalnya, perlu mengajukan cuti ke gubernur, kemudian ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Untuk pejabat yang maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, cuti harus diajukan 7 hari sebelumnya.
Sedangkan untuk menteri yang tergabung dalam anggota partai politik dan tim kampanye, cuti perlu diajukan 12 hari sebelumnya. Dilihat dari ketentuannya, masa cuti pun berbeda bagi dua kategori tersebut.
Capres dan cawapres diberikan fleksibilitas cuti sesuai dengan kebutuhan, sedangkan untuk menteri anggota partai politik dan tim kampanye hanya boleh 1 kali cuti dalam seminggu. "Ada aturan bahwa mengajukan izin cutinya 12 hari sebelumnya, untuk menteri yang anggota partai atau tim kampanye. Capres cawapres tujuh hari sebelumnya," ucap Ari.
Lebih lanjut Ari mengungkapkan, pasangan capres cawapres hanya perlu mengajukan izin cuti kampanye satu kali kepada Presiden Joko Widodo.
Dalam satu kali pengajuan izin cuti untuk kampanye itu, capres dan cawapres sekaligus menyertakan jadwal kampanye selama pemilihan umum (pemilu) 2024.
Namun, apabila nantinya ada revisi jadwal kampanye maka izin cuti dapat diajukan kembali kepada Presiden Jokowi. "Sesuai dengan jadwal mereka (menteri yang jadi capres dan cawapres).
Jadi mereka menentukan tanggal-tanggal yang menurut mereka diajukan ke KPU dan KPU sudah menjadwalkan. KPU sudah punya jadwal juga dan itu menjadi bahan referensi bagi Presiden untuk memberikan persetujuan," jelasnya. (rsy/nusantaraterkini,co)
Sumber : Kompas.com
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
HUKUM DAN KRIMINALPolda Kaltim Tahan Tersangka Korupsi RS Bekokong Kutai Barat
Herman Saleh Harahap·43 menit yang lalu -
SUMSELBeri Respons Santai Soal Isu Pengganti Wapres Gibran, Kabakom RI: Do’a Aja Wapres yang Suka Pempek
hendra·56 menit yang lalu -
PERISTIWAKilang Minyak PPSDM Cepu Meledak, Satu Pekerja Luka Bakar
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
NEWSKapolda Metro Jaya Tekankan Pelayanan Cepat dan Responsif, Call Center 110 Jadi Prioritas
hendra·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALSembunyikan 4 Kg Emas di Dalam Sepatu, WN Malaysia Ditangkap di BIM
hendra·1 jam yang lalu -
PENDIDIKANPemkab Pasaman Revitalisasi 73 Sekolah Senilai Rp64,27 Miliar
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
NEWSMenaker Tegaskan Semua Warga Berhak Dapat Pekerjaan Layak
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALKejari Sergai Musnahkan Barang Bukti 85 Perkara, 217 Gram Sabu dan Hampir 6 Kg Ganja Ikut Dibakar
hendra·2 jam yang lalu -
NEWS VIDEOPascapenangkapan Listyo Sigit, Syahganda Minta Tujuan Penyadapan Dibuka ke Publik
Fadli Tara·2 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALRemaja Tewas Bersimbah Luka, Satu Terduga Pelaku Ditangkap
hendra·2 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
