Isu Suap dan Pembangunan Ilegal PBG Jalan Brigjend Hamid Mencuat, Massa Aksi Geruduk DPRD Medan

Nusantaraterkini.co, MEDAN-Sejumlah massa menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Medan, Senin (27/4/2026). Mereka menuntut penertiban bangunan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Jalan Brigjen Zein Hamid, Kelurahan Titi Kuning, yang dinilai merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.

Aksi ini membawa 10 poin tuntutan, di antaranya mendesak Walikota Medan mengevaluasi kinerja Kasatpol PP dan Kepala Dinas Perkim, meminta Inspektorat memeriksa oknum pejabat yang diduga terlibat, serta menuntut Polrestabes Medan menindaklanjuti laporan hilangnya police line yang sebelumnya dipasang Satpol PP Kota Medan.

Rahmat, perwakilan Lembaga Analis Rakyat Anti Korupsi Negara, menilai Satpol PP tidak tegas dalam menegakkan peraturan daerah terhadap bangunan tanpa PBG. Menurutnya, bangunan tersebut sudah disegel, namun police line dicabut dan tidak dipasang kembali tanpa ada tindakan lanjutan dari Satpol PP.

Rahmat menegaskan lemahnya penegakan ini berdampak langsung pada kebocoran PAD Kota Medan dan berpotensi mengandung unsur pidana.

"Jangan main-main karena kepentingan pribadi atau seseorang. PAD yang diharapkan masyarakat tidak boleh bocor karena oknum-oknum yang berkepentingan," tegasnya.

Peserta aksi lainnya, Ari Gusti, mengungkapkan, pihaknya mengantongi bukti rekaman lobi-lobi dari oknum petugas yang mencoba menyuap warga. 

"Ada oknum dari Satpol PP yang juga mantan lurah mencoba melobi-lobi, memberikan upeti kepada warga supaya diam," ujar Ari saat diwawancarai di selal-sela aksi.

Ari menjelaskan, lemahnya pengawasan menyebabkan bangunan yang telah disegel dapat beroperasi kembali. Karena itu, tegasnya, pihaknya sudah melaporkan permasalahan ini kepada kepolisian dan inspektorat.

Hingga aksi usai di siang hari, belum ada respons dari pihak terkait, baik itu dari pihak kepolisian, DPRD Medan maupun Pemko Medan.

(Cw4/Cw5/Nusantaraterkini.co)