Ingatkan Trauma Banjir Bandang, Rico Waas dan Bima Arya Bedah Cetak Biru Kota Tangguh Krisis di YCC APEKSI 2026

Nusantaraterkini.co, MEDAN – Kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana global tidak boleh hanya bertumpu pada penguatan infrastruktur fisik, melainkan wajib menyentuh aspek kepemimpinan dan ketangguhan sosial masyarakatnya. Esensi krusial tersebut mengemuka dalam panggung diskusi interaktif Sharing Session Youth City Changers (YCC) pada rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI XVIII Tahun 2026 yang digelar di Hotel Le Polonia, Medan, Minggu (28/6/2026). 

Di hadapan ratusan agen muda dari berbagai penjuru tanah air, forum bertema Inspirasi Kota Tangguh ini membedah strategi taktis dalam membangun resilient city atau kota yang tangguh krisis.

​Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas membuka kembali lembaran memori kelam saat Kota Medan dihantam banjir bandang ekstrem pada 27 November 2025 yang melumpuhkan 19 dari 21 kecamatan akibat curah hujan tinggi selama tiga hari berturut-turut. Rico membeberkan tantangan terbesar saat itu bukan sekadar menggerakkan alat evakuasi, melainkan menghadapi resistensi psikologis dari warga terdampak yang meremehkan eskalasi bahaya di lapangan.

​“Banyak warga awalnya menolak dievakuasi karena mengira air akan segera surut. Ketika air naik drastis, barulah mereka meminta bantuan dalam kondisi yang sudah sangat berbahaya,” ungkap Rico Waas.

​Rico menjelaskan, penanganan kedaruratan yang cepat melalui aktivasi dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dan koordinasi Forkopimda merupakan harga mati, namun pembenahan pasca-bencana juga menyisakan masalah lingkungan yang tidak kalah pelik. Tatkala banjir mulai surut, jajaran Pemko Medan harus berhadapan dengan lonjakan sampah rumah tangga dan material lumpur yang naik berlipat-lipat dari volume normal harian, sehingga memerlukan keterlibatan aktif dari elemen pemuda dan komunitas relawan guna memutus rantai penularan penyakit.

​"Pengalaman tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat standar operasional prosedur (SOP) kebencanaan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat," tambahnya.

​Perspektif mitigasi preventif kemudian dipertegas oleh Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal. Menatap rekam jejak historis Aceh yang kenyang akan hantaman tsunami, Illiza memaparkan, modal utama ketangguhan sebuah wilayah harus diintegrasikan langsung ke dalam kurikulum pendidikan formal dan kebiasaan domestik di lingkungan keluarga, di samping mempercanggih jaringan rumah pompa dan alat deteksi dini penanda bencana.

​"Kesiapsiagaan harus menjadi budaya. Masyarakat harus tahu apa yang dilakukan saat gempa, saat banjir, ke mana harus evakuasi, dan bagaimana melindungi diri,” urai Illiza Sa’aduddin Djamal.

​Melengkapi peta jalan mitigasi krisis tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto melayangkan kritik sekaligus pandangan strategis mengenai kelemahan mendasar tata kota di Indonesia yang mayoritas masih bersifat reaktif ketimbang preventif. Bima menekankan kualitas seorang kepala daerah akan diuji secara telanjang ketika wilayahnya didera situasi darurat, di mana kehadiran fisik dan keakuratan integrasi data menjadi kunci pemulihan.

​

“Bencana adalah ujian bagi sistem. Kota yang sistemnya kuat akan pulih lebih cepat. Tapi kota dengan sistem lemah akan lebih lama bangkit,” tegas Bima Arya.

​Menutup jalannya forum nasional tersebut, para pembuat kebijakan sepakat mendorong seluruh delegasi muda yang tergabung dalam Youth City Changers untuk mengambil peran strategis sebagai motor penggerak literasi kebencanaan di daerah masing-masing. Hal ini untuk memastikan setiap kota di Indonesia siap melompat bangkit menghadapi dinamika krisis di masa depan.

(Emn/Nusantaraterkini.co)