IMP Sumut: Militer di Papua Perparah Krisis Kemanusiaan dan Lingkungan

Nusantaraterkini.co, MEDAN - Mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Papua Sumatera Utara (IMP Sumut) mendesak pemerintah menghentikan pendekatan militer dalam penyelesaian persoalan Papua.

Mereka menilai, kehadiran aparat bersenjata di berbagai proyek dan operasi keamanan justru memperparah krisis kemanusiaan, demokrasi, serta kerusakan ekologis di Tanah Papua.

Aksi ini digelar di Jalan Dr Mansyur, Kecamatan Medan Baru, Selasa (28/10/2025). Dalam unjuk rasa yang bertepatan dengan momentum Hari Sumpah Pemuda itu, para mahasiswa menyerukan penghentian kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di wilayah asal mereka.

Wakil Ketua IMP Sumut, Aris Tage, mengatakan, Papua kini tengah menghadapi krisis multidimensi. Selain pelanggaran HAM berat, masyarakat adat juga kehilangan ruang hidup dan identitas budaya akibat ekspansi ekonomi yang dikawal aparat bersenjata.

Baca Juga : 145 Pelaku UMKM Papua Terima Akses KUR

“Papua hari ini bukan hanya menghadapi kekerasan dan pelanggaran HAM berat, tapi juga kehilangan ruang hidup dan identitas budayanya,” ujar Aris kepada Nusantaraterkini.co melalui saluran telepon, Rabu (29/10/2025).

Dia juga mengatakan, jika aksi tersebut menyoroti sederet persoalan yang belum terselesaikan di Papua, di antaranya pembungkaman ruang demokrasi, kriminalisasi aktivis, serta operasi militer yang dinilai berlebihan. Mereka juga menyesalkan perampasan ruang hidup masyarakat adat dan pelecehan terhadap budaya lokal.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian, lanjut Aris, adalah pembunuhan 14 warga sipil di Intan Jaya pada 15 Oktober 2025. Menurut Aris, peristiwa itu menunjukkan bahwa kekerasan terhadap warga sipil masih terus terjadi di bawah bayang-bayang militerisasi.

“Tragedi di Intan Jaya membuktikan bahwa kekerasan belum berhenti. Pemerintah harus berani membuka penyelidikan secara transparan dan independen,” tuturnya.

Selain isu kemanusiaan, IMP-Sumut juga menyoroti dampak proyek food estate di wilayah Anim Ha, Merauke, yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Mereka menilai, proyek tersebut telah merusak ekosistem hutan dan mempersempit ruang hidup masyarakat adat, sementara pelaksanaannya justru dikawal aparat militer.

Baca Juga : Gubernur Papua: Semua Harus Melayani, Jangan Bikin Raja-raja Kecil

“Pembabatan hutan atas nama proyek nasional justru menghancurkan kehidupan masyarakat adat. Ironisnya, aparat militer turut mengawal proyek tersebut,” ujar Aris.

IMP-Sumut juga mengecam tindakan represif aparat dalam aksi damai di Papua pada 15 Oktober 2025, yang berujung pada penangkapan empat aktivis. Bagi mereka, tindakan itu menegaskan bahwa kebebasan berpendapat masih dibatasi oleh kekuasaan bersenjata.

“Penangkapan aktivis hanya karena menyuarakan keadilan adalah bentuk kegagalan negara dalam menjamin hak-hak demokrasi warganya,” katanya.

Menutup pernyataannya, IMP-Sumut mengajak pemerintah membuka ruang dialog yang setara dan bermartabat bagi masyarakat Papua. Dalam semangat Hari Sumpah Pemuda, mereka berharap pemerintah tidak lagi mengedepankan pendekatan militer, tetapi kebijakan yang berpihak pada rakyat.

"Sumpah Pemuda seharusnya menjadi momen memperkuat persatuan dengan mendengar suara rakyat termasuk rakyat Papua,” tutur Aris.

(Cw7/Nusantaraterkini.co)