Imbas Efisiensi Anggaran, Komisi X Minta Prabowo Tak Pangkas Beasiswa Pendidikan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani berkomitmen mengawal efisiensi anggaran pendidikan. Dia meminta Presiden Prabowo Subianto tak memangkas anggaran beasiswa, sehingga  tidak menganggu keberlangsungan pendidikan para mahasiswa.

Lalu Ari, sapaan akrab Lalu Hadrian Irfani mengatakan, pihaknya sudah melakukan rapat dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dalam membahas efisiensi anggaran pendidikan tinggi.

"Khususnya terkait bantuan sosial pendidikan atau beasiswa. Anggaran beasiswa ini sangat penting bagi keberlangsungan pendidikan para mahasiswa," terang Lalu Ari, Jumat (14/2/2025).

Baca Juga: Tingkatkan APK PT, Pemprov Apresiasi Program Beasiswa Universitas Murni Teguh

Legislator asal Dapil NTB II itu mengatakan, ada dua jenis belanja sosial pendidikan, yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan beasiswa pendidikan. Menurut dia, KIP Kuliah tidak terkena efisiensi anggaran. Anggaran KIP Kuliah yang disiapkan sebesar Rp14,69 triliun.

"KIP Kuliah tidak terkena efisiensi. Salah kalau ada yang memberitakan bahwa KIP Kuliah terdampak penghematan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa KIP Kuliah aman, tidak terkena efisiensi," tegasnya.

Ketua DPW PKB itu menyatakan, KIP Kuliah merupakan program prioritas dan unggulan Presiden Prabowo Subianto, sehingga tidak menjadi bagian efisiensi anggaran. KIP Kuliah sangat penting bagi para mahasiswa.

"KIP Kuliah sudah menjadi kebutuhan dasar bagi mahasiswa dalam menuntut ilmu di perguruan tinggi. Jika terkena efisiensi, maka akan banyak mahasiswa yang tidak bisa melanjutkan kuliah," urainya.

Baca Juga: Alumnus LPDP Diminta Pulang ke Indonesia Beri Manfaat Langsung ke Masyarakat

Lalu Ari mengatakan, yang terkena efisiensi adalah nusantaraterkini.co/tag/beasiswa-pendidikan" class="article-tag-link" rel="tag">beasiswa pendidikan. Ada banyak jenis beasiswa  yang terdampak penghematan anggaran. Yaitu, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Rp19,4 miliar dari pagu awal Rp194,7 miliar, dan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Rp 21 miliar dari pagu Rp213,7 miliar,

Kemudian Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) Rp21,33 miliar dari pagu anggaran Rp85,3 miliar, dan beasiswa dosen dan tenaga pendidik dalam dan luar negeri Rp59,2 miliar dari pagu awal Rp236,8 triliun.

Lalu Ari mengatakan, pihaknya akan tetap memperjuangkan agar beasiswa pendidikan tidak terkena efisiensi anggaran. Sebab, beasiswa itu sangat dibutuhkan para mahasiswa, terutama beasiswa on going yang sekarang dinikmati para mahasiswa.

Jika anggaran beasiswa itu dipangkas, maka akan banyak mahasiswa yang tidak mendapatkan bantuan biaya pendidikan. Mereka akan sulit membiayai studinya, bahkan terpaksa berhenti.

"Mahasiswa di luar negeri akan sulit melanjutkan studi, kalau anggaran beasiswa dipangkas. Mereka bisa terlunta-lunta di luar negeri," ucapnya.

Untuk itu, mantan anggota DPRD NTB itu berharap agar Presiden Prabowo tidak memangkas anggaran beasiswa. Dia mempersilahkan pemerintah mengurangi anggaran yang lain.

(cw1/Nusantaraterkini.co)