Harga Tiket Pesawat Naik, Anggota DPR Rivqy Halim Desak Transparansi Struktur Biaya

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR Rivqy Abdul Halim menanggapi keputusan pemerintah yang mengizinkan maskapai penerbangan menaikkan harga tiket di tengah krisis avtur. 

Ia menegaskan, kebijakan tersebut harus dikawal secara ketat agar tidak membebani masyarakat secara tidak proporsional.

Menurutnya, setiap kebijakan yang berkaitan dengan kenaikan biaya transportasi publik harus disertai transparansi yang jelas, terutama terkait struktur biaya maskapai dan langkah mitigasi dari pemerintah.

“Jangan sampai setiap ada tekanan biaya operasional, rakyat selalu jadi pihak pertama yang diminta memahami. Sementara transparansi struktur biaya dari maskapai dan kebijakan mitigasi dari pemerintah justru minim,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).

Ia mengakui, krisis avtur menjadi tantangan serius bagi industri penerbangan. Namun demikian, solusi yang diambil tidak boleh serta-merta mengorbankan daya beli masyarakat, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Rivqy menekankan bahwa jika kenaikan harga tiket dianggap sebagai langkah darurat, maka pemerintah perlu menetapkan indikator yang jelas, batas waktu kebijakan, serta mekanisme evaluasi yang terukur.

“Kalau kenaikan ini dianggap sebagai langkah darurat, maka harus jelas indikatornya, batas waktunya, dan mekanisme evaluasinya. Jangan dibiarkan menjadi kebijakan permanen yang merugikan publik,” tegasnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap potensi praktik tidak sehat di industri penerbangan, termasuk kemungkinan maskapai memanfaatkan situasi krisis untuk menaikkan harga secara berlebihan.

Lebih lanjut, Rivqy meminta pemerintah bersikap konsisten dalam mengatur harga tiket, baik saat terjadi kenaikan maupun penurunan biaya operasional.

“Kita tidak boleh hanya gaduh saat harga naik, tapi diam ketika harga seharusnya turun. Kalau nanti harga avtur kembali normal, pemerintah juga harus tegas memastikan harga tiket ikut disesuaikan dengan kondisi keekonomian global,” ujarnya.

Ia menambahkan, masyarakat berhak mendapatkan manfaat ketika biaya operasional maskapai menurun, sehingga tidak muncul kesan adanya ketimpangan dalam penyesuaian harga.

“Jangan sampai ada kesan: kalau naik cepat sekali disesuaikan, tapi kalau turun malah sunyi. Ini soal keadilan dan kepercayaan publik,” kata Rivqy.

Rivqy pun mendorong pemerintah, regulator, dan maskapai untuk duduk bersama guna merumuskan solusi jangka panjang yang tidak hanya menjaga keberlangsungan industri, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat luas.

“Industri harus sehat, tapi rakyat juga harus tetap bisa terbang tanpa merasa diperas keadaan,” pungkasnya.

(LS/nusantaraterkini.co)