Gubernur Sumsel Dorong RUU Transmigrasi Tuntaskan Masalah Aset dan Sedimentasi Pesisir

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Transmigrasi mampu menuntaskan persoalan status aset infrastruktur, serta sedimentasi kawasan perairan di wilayah eks transmigrasi Sumsel, Kamis (10/9/2026).

“Bukan memperdebatkan aset, tetapi ketidakmampuan kabupaten dan kota merevitalisasi aset eks transmigrasi dengan kemampuan keuangan yang sangat terbatas,” ujarnya saat membuka FGD RUU Ketransmigrasian di Auditorium Bina Praja.

Deru mengatakan, sekitar 38 hingga 40 persen penduduk Sumsel saat ini merupakan masyarakat eks transmigrasi yang telah menyatu dengan warga lokal.

Namun, perkembangan wilayah pascareformasi masih menyisakan masalah pengelolaan infrastruktur mendasar.

Inventarisasi Pemprov Sumsel mencatat ada sekitar 4.000 kilometer jalan transmigrasi beserta fasilitas pendukung seperti gedung perkantoran dan puskemas.

Sayangnya, belum ada kejelasan penyerahan aset secara tegas dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

“Tidak ada penyerahan aset itu kepada pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten secara tegas. Tetapi masyarakat tahunya itu menjadi tanggung jawab bupati dan gubernur,” katanya.

Ketidakjelasan status ini teperosok di daerah sentra produksi seperti Lalan di Musi Banyuasin maupun Kikim di Lahat, di mana pemerintah kabupaten kesulitan melakukan perbaikan akibat keterbatasan APBD.

Selain masalah jalan darat, kawasan transmigrasi pasang surut di wilayah perairan seperti Pulau Rimau yang dibuka sejak 1982 menghadapi kendala pendangkalan akibat sedimentasi yang belum pernah dinormalisasi.

Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu lalu lintas kapal logistik dan menghambat pendistribusian hasil panen.

Padahal, kawasan eks transmigrasi berperan vital membawa Sumsel menembus tiga besar produsen pangan nasional.

“Sekarang kita khawatir ketika sedimentasi jalur pelayaran ke wilayah tadi terjadi, ini dangerous. Jadi saya minta RUU ini nanti bisa mengakomodasi persoalan tersebut,” tegasnya.

Ia juga menyoroti peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) anak-anak warga transmigran yang kini banyak mengenyam pendidikan tinggi di luar negeri, seperti Inggris dan Australia, sebagai bentuk keberhasilan pembauran sosial.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Kementerian Transmigrasi Rully Rachman mengungkapkan jika pembahasan RUU Ketransmigrasian bersama akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) ini dirancang untuk mengubah paradigma lama secara radikal.

“Target utama kita dalam naskah akademik RUU ini adalah melakukan perubahan paradigma yang radikal,” ungkapnya.

Revisi regulasi tidak sekadar pembaruan redaksional, melainkan penataan ulang tata ruang, konektivitas logistik, dan infrastruktur dasar nasional yang terintegrasi sejak awal perencanaan kawasan.

“Kita harus bergeser dari paradigma lama yang berfokus pada pendekatan kewilayahan dan pemindahan semata menuju paradigma baru yang berfokus pada transformasi transmigrasi demi mewujudkan sumber daya manusia yang unggul,” pungkasnya.

(Tia/Nusantaraterkini.co)